JAKARTA, RIAUSATU.COM - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan DPR menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang baru, berbeda dengan versi tahun lalu.
“Draf lama RUU Perampasan Aset dibuat era Presiden Jokowi. Sekarang DPR bikin draf baru. Itu yang sedang digodok DPR,” kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/7/2026).
Pihak eksekutif merespons positif upaya legislatif yang sedang menyusun undang-undang tersebut.
“Pemerintah menyambut baik hal itu, agar draf baru ini benar-benar disusun dengan merujuk pada Pasal 28D ayat 1 tentang Jaminan Kepastian Hukum yang adil, Pasal 28G ayat 1 dan Padal 28H ayat 4 UUD '45,” kata Yusril.
Yusril ingin agar RUU Perampasan Aset merujuk pada konstitusi yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dia juga ingin agar draf RUU Perampasan Aset sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
“Selain itu, RUU Perampasan Aset ini harus mengacu kepada KUHAP Baru sebagai ketentuan hukum acara pidana umum,” sambungnya.
Yusril juga mengatakan, pemerintah menyambut baik upaya DPR untuk menyelesaikan draf baru RUU Perampasan Aset sehingga pembahasannya dapat rampung pada tahun ini.
Dia mengatakan, DPR menyusun draf baru, bukan meneruskan RUU yang dahulu disampaikan oleh Pemerintah sebelumnya.
Adapun Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Lalu, Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 (1) UUD 1945 mengatur hak konstitusional setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Selanjutnya, pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”