PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Riau meraih 9 kali penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Atas penilaian tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly merasa bangga.
"Saya sangat bangga, Kemenkumham Riau peroleh 9 WBK. Itu membuktikan bahwa UPT-UPT kita telah melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Yang menilai itu bukan kita, tapi independen dari Kementerian PAN melalui tim khusus," ujar Yasonna kepada awak media, Sabtu siang (24/9/2022) di kantor Kemenkumham Riau, Pekanbaru.
Karena dengan diperolehnya WBK ini, sambungnya, Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik.
Layanan publik Kemenkum HAM sudah cukup bagus tapi kita tidak boleh berpuas diri untuk terus memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat," sebut Yasonna.
"Kita terus membangun birokrasi yang bersih. Sikap mental dan perilaku diperlukan, karena itu semua yang menentukan kita," kata Yasonna.
Yasonna berpesan, agar jajarannya tetap solid dan menjunjung tinggi kerja dan berakhlak mulia.
Sementara itu, Wagubri Edy Natar Nasution berharap, Kemenkumham Riau dapat bersinergi dengan Pemprov Riau.
"Kami juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menciptakan zona integritas atau disebut WBK. Semoga apa yang disampaikan bapak menteri dapat motivasi bagi kita semua," harap Wagubri.(ift)
