• Jumat, 12 Agustus 2022

Sidang Limbah Chevron, LPPHI Minta Majelis Hakim Batalkan HoA Blok Rokan

- Rabu, 3 Agustus 2022 | 10:11 WIB
Kuasa Hukum LPPHI memeriksa tambahan bukti surat yang diajukan CPI pada lanjutan persidangan gugatan perdata lingkungan hidup yang diajukan LPPHI terhadap CPI, SKK Migas, KLHK, dan DLHK Riau, Selasa (2/8/2022), di PN Pekanbaru. (f: dok LPPHI)
Kuasa Hukum LPPHI memeriksa tambahan bukti surat yang diajukan CPI pada lanjutan persidangan gugatan perdata lingkungan hidup yang diajukan LPPHI terhadap CPI, SKK Migas, KLHK, dan DLHK Riau, Selasa (2/8/2022), di PN Pekanbaru. (f: dok LPPHI)

PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Head of Agreement (HoA) Transisi Wilayah Kerja Blok Rokan antara Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) harus dibatalkan karena cacat hukum.

Penegasan itu disampaikan Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) dalam gugatannya pada sidang Selasa (2/8/2022) di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan tergugat PT CPI, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Dinas LHK Riau.

LPPHI meminta Majelis Hakim untuk membatalkan HoA tersebut, setidaknya dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku. Karena HoA dibuat berdasarkan Audit Lingkungan spesifik  yang diperintahkan oleh Menteri LHK.

Namun sayang, Audit Lingkungan Hidup itu ungkap LPPHI, sudah seperti dokumen intelijen karena tidak pernah diumumkan ke masyarakat. Padahal, Pasal 50 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri diwajibkan mengumumkan hasil audit lingkungan hidup ke masyarakat.

Tak hanya itu, sebut LPPHI, Dinas LHK Riau maupun dinas LHK kabupaten dan kota di Riau, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan audit lingkungan hidup itu.

Sayangnya, dalam sidang itu PT CPI sebagai Tergugat I gagal menghadirkan ahli perdata seperti yang dijanjikan pada sidang sebelumnya.

Atas kegagalan menghadirkan ahli yang sudah diagendakan majelis hakim itu, LPPHI menyatakan CPI terkesan mengulur waktu dan sangat tidak siap menghadapi Gugatan Lingkungan Hidup LPPHI.

Gagal menghadirkan ahli, CPI malah menyerahkan tambahan bukti surat pada persidangan. Dalam pengantar bukti surat yang salinannya diserahkan ke LPPHI sebagai Penggugat, CPI antara lain menyerahkan beberapa surat laporan bulanan kemajuan pelaksanaan RPLT dan beberapa lembar SSPLT di beberapa lokasi.

Terkait tambahan bukti surat CPI itu, LPPHI dalam gugatannya mendalilkan bahwa hingga batas waktu operasi di Blok Rokan pada 9 Agustus 2021, CPI tidak menyelesaikan melaksanakan pemulihan seluruh lokasi tercemar limbah bahan berbahaya beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak (TTM) dan ribuan sumur tidak berproduksi di WK Migas Blok Rokan, setidak-tidaknya pada 297 lokasi yang telah diverifikasi oleh DLHK Riau, KLHK, dan SKK Migas serta CPI.

Selain itu, dalam bagian Petitum di Surat Pengantar Bukti CPI itu, CPI antara lain kembali menegaskan bahwa CPI tidak bisa lagi digugat lantaran sudah ada HoA, yang pada intinya HoA itu telah membebaskan CPI dari segala gugatan dan SKK Migas telah menanggung setiap dan seluruh gugatan lingkungan hidup terhadap CPI. ***

Halaman:

Editor: Novrizon Burman

Tags

Terkini

Faisal Islami Jabat Ketua KNPI Pekanbaru

Kamis, 21 Juli 2022 | 17:35 WIB

Personel Polsek Sukajadi Patroli Sepeda

Sabtu, 12 Februari 2022 | 13:32 WIB
X