PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Menko Polhukam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menegaskan akan menindak tegas perusahaan dan para pelaku pembakar hutan dan lahan. Termasuk akan mencabut izin perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Riau, jika terbukti ada yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara di bakar.
Penegasan ini disampaikan oleh Budi Gunawan, usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional di Serter Charlie Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa 29 April 2025.
Apel Kesiapsiagaan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati/Walikota se-provinsi Riau serta jajaran Forkopimda dan undangan lainnya.
“Terkait dengan pembakaran hutan dan lahan oleh oknum-oknum perusahaan dan lain sebagainya pemerintah tegas dalam hal ini, setiap melakukan pelanggaran ini akan di proses secara hukum. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, tadi dengan Kapolda juga nanti dengan Gubernur, termasuk dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritas. Termasuk mencabut izin perusahaan jika diperlukan, kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran hutan,” tegas Budi Gunawan.
Terkait dengan Karhutla yang sering terjadi di Provinsi Riau, terutama diwilayah operasi perusahan perkebunan dan kehutanan, Budi Gunawan menegaskan kepada perusahaan untuk sama-sama ikut membantu pemadaman dan terlibat dalan pencegahan yang berada di sekitar wilayah perusahaan, jangan sampai terjadi Karhutla di radius 5 KM diwilayah perusahaan.
“Untuk hari ini operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan kita juga melibatkan swasta. Swasta-swasta ini jangan diam saja, kita libatkan untuk turun langsung membentuk Satgas darat, Satgas perlengkapan dan lain-lain mereka siap dan sedang berjalan, ada beberapa perusahaan,” kata Budi Gunawan.
“Kita juga minta radius sekitar mereka aman dan tidak terjadi kebakaran, keluar lagi 5 KM kita minta tambah lagi untuk membantu. Termasuk ada sarana-sarana Hely yang bisa nanti membantu pemerintah daerah,” tegasnya lagi.
Di kesempatan tersebut, Budi Gunawan juga menjelaskan bahwa Pemerintah pusat bersama BNPB, dan instansi terkait lainnya telah.melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang luas.
BMKG memprediksi musim kemarau 2025 akan berlangsung bertahap dari April hingga September. Saat ini, sejumlah titik hotspot telah terdeteksi di Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Khusus untuk Provinsi Riau, status darurat Karhutla telah ditetapkan setelah 81 hektar lahan terbakar dan 144 titik api terpantau.
“Langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan antara lain melakukan operasi modifikasi cuaca hujan sudah beberapa kali dilakukan, dan intensitasnya akan ditingkatkan, sesuai dengan prediksi cuaca dari BMKG dan BNPB kemudian patroli-patroli hotspot, kita ada aplikasi Sipongi deteksi dini pengendalian Karhutla,” jelas Budi Gunawan.
“Antara lain itu yang sudah dioperasikan di lintas Kementerian dan lintas Pemda, tapi butuh waktu untuk mencek kelapangan apakah betul ada kebakaran atau mungkin ada titik api lainnya, itu sudah dilakukan juga. Kemudian water bombing sudah ada 3 heli yang sudah di drop oleh BNPB, termasuk Heli patroli untuk melakukan pemantauan," tambahnya. ***
