PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Menko Polhukam RI Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menegaskan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di daerah rawan seperti Provinsi Riau.
Hal itu disampaikan usai Menko Polhukam usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla 2025 di Riau Serter Charlie Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa 29 April 2025.
"Swasta jangan hanya diam saja, kita libatkan mereka secara langsung, membentuk Satgas darat, menyediakan perlengkapan, menggelar pelatihan dan lain sebagainya. Tadi setelah apel, mereka menyatakan siap dan sebagian sudah berjalan," kata Menko Polhukam Budi Gunawan.
Budi Gunawan menyebutkan, beberapa perusahaan telah menunjukkan komitmennya dengan menjaga wilayah konsesinya bebas dari kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, area radius 5 km dari wilayah konsesi mereka pun dipantau terus agar tak terjadi kebakaran.
"Untuk mendukung upaya ini, kita juga akan menambah sarana pendukung lainnya, termasuk helikopter, untuk membantu pemerintah daerah dalam pemadaman dan mitigasi," kata Budi Gunawan.
Budi Gunawan menegaskan, terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan, pemerintah akan bertindak tegas. Penegakan hukum, termasuk pencabutan izin usaha, akan dilakukan jika terbukti ada terjadi pelanggaran.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Kapolda. Nanti juga dengan Gubernur dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jika terbukti, penegakan hukum tetap akan jadi prioritas, termasuk pencabutan izin usahanya," tegas Budi Gunawan.
Menko Polhukam menambahkan, langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dan mencegah konflik lintas batas akibat asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
