JAKARTA, RIAUSATU COM - Jokowi meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1444 H atau 2022 Masehi berdasarkan embarkasi atau titik pemberangkatan masing-masing daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 7 Tahun 2023 yang ditandatangani pada 6 April 2023.
Selanjutnya mengenai sumber anggaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) diperoleh dari jemaah haji, petugas hajidaerah atau PHD, dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah atau KBIHU. Sementara untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akan diambil dari Bipih dan Nilai Manfaat.
"Menetapkan keputusan presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat," demikian bunyi Keppres 7/2023, dilansir Pikiran-Rakyat.com.
Besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.090.360.327.2I3,67.
Adapun dari biaya yang ditetapkan, nantinya jemaah haji akan mendapat benefit berupa:
a. penerbangan;
b. akomodasi;
c. konsumsi;
d. transportasi;
e. pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
f. pelindungan;
g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
h. pelayanan keimigrasian;
i. premi asuransi dan perlindungan lainnya;
j. dokumen perjalanan;
k. biaya hidup (living cost);
l. pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi;
m. pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi;
Perlu dicatat, BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji dan harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji yang dikelola oleh pemerintah setiap musim haji.
