“Tentu sebagai kementerian baru harus punya terobosan yang baru dibanding Dirjen PHU yang lalu,” kata politikus PKB itu.
“Dua-dua ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, ya artinya sama saja. Berarti berpotensi akan ada bancakan lagi nih,” imbuh dia.
Menanggapi kritik itu, Dahnil menyebut pembahasan BPIH 2026 masih akan dilanjutkan pada Selasa (28/10/2025), untuk mencari peluang penurunan lebih lanjut tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada jemaah.
“Akan dilanjutkan raker lagi jam 10.00, masih terkait dengan BPIH. Amanah presiden jelas, ongkos haji harus turun, dan DPR sebagian besar bersepakat untuk menyisir satu per satu komponen biaya yang bisa diturunkan,” ujar dia.
Menurut Dahnil, pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama untuk menurunkan biaya haji meskipun ada tantangan akibat kenaikan nilai tukar dollar.
"Secara ekonomis harusnya naik karena acuan dollar juga naik. Namun, kita sedang berusaha menghitung komponen per komponen mana yang bisa diefisiensikan supaya totalnya bisa kita turunkan,” ucap dia.
Salah satu pos yang tengah dijajaki untuk diefisienkan adalah layanan umum oleh penyedia (syarikah) di Arab Saudi.
"Sebenarnya layanan umum sudah mulai kita negosiasikan, kemungkinan bisa turun. Itu salah satu contoh,” jelas Dahnil.
Dia menegaskan, perintah Presiden jelas, penurunan biaya tidak boleh mengurangi kualitas layanan. “Perintah Presiden adalah penurunan itu tidak boleh diikuti dengan penurunan kualitas. Karena itu, kami fokus memastikan komponen biaya mana yang terjadi inefisiensi. Pos-pos mana yang punya potensi inefisiensi, itu yang harus kita turunkan,” pungkas dia.***
