JAKARTA, RIAUSATU.COM - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kelangkaan Minyakita terjadi bukan karena stok minyak goreng yang menipis, tapi akibat banyaknya masyarakat yang mulai beralih dari minyak goreng premium menjadi Minyakita.
Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, banyak warga memilih beralih membeli Minyakita karena kualitasnya tidak berbeda jauh dengan minyak goreng premium.
Dia menegaskan, Minyakita kita hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Minyak goreng program pemerintah ini pun dibanderol seharga Rp14.000 per liter atau Rp15.000 per kg untuk minyak goreng curah.
"Semua orang beli itu ya jadi habis. Nanti kalau semua yang beli premium jadi beli ini, ya enggak akan cukup juga. Karena udah bagus semua mau beli MinyaKita, dijualnya di retail modern, 1 padahal kan ini untuk pasar-pasar," kata Zulhas usai menghadiri pembukaan Bulan Literasi Kripto di Jakarta, Kamis, sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Karena terjadi kelangkaan, Zulhas memastikan pihaknya akan menyuplai Minyakita sebanyak 450 ribu ton ke pasaran. Tetapi, minyak goreng subsidi ini hanya akan tersedia di pasar tradisional dan tidak boleh dijual di supermarket dan online.
"MinyaKita kita cek lagi, enggak boleh dijual online. Kita suruh jual di pasar. Tapi nanti akan ada masalah lagi, 'Kok di supermarket enggak ada', ya memang ini untuk pasar, online juga enggak boleh," ujarnya.
Dia mendorong bagi masyarakat yang ingin membeli Minyakita agar langsung mendatangi pasar tradisional.
"Tiap hari kita awasi. Kita punya 20.000 pasar. Kalau mau tinggal ke pasar. Kalau bisa belanja online, ya jangan beli MinyaKita dong, beli aja yang premium," tuturnya, dikutip dari Antara.
Adapun pemerintah dan produsen diakui Zulhas telah sepakat untuk meningkatkan suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450 ribu ton per bulan selama tiga bulan ke depan, yaitu Februari-April 2023. Upaya ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat jelang Puasa hingga Lebaran 2023.
Suplai minyak goreng yang awalnya per bulan hanya sebesar 300 ribu ton per bulan, kini pemerintah menaikannya hingga 50 persen.***