JAKARTA, RIAUSATU.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, dalam kegiatan closed-loop Pemerintah Indonesia akan memberikan payung hukum dalam menyoal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).
"Langkah ini dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan parah di sekitar cakupan lokasi perusahaan," kata Menko Airlangga, di sela-sela acara penandatangan MoU KemenKopUKM dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN), sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 4 Oktober 2022.
Menurut Airlangga, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2022 akan diatur, agar TJSL itu diberikan di lokasi sekitar usaha berada, dan jika memungkinkan akan diperluas.
Kendati begitu, Pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bergiat dan berupaya mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui KUR.
"Program KUR Pemerintah Indonesia ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk permodalan UMKM sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik," tambahnya.
Di bagian lain, Menko Airlangga mengatakan pemerintah akan menaikan jumlah nilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2023 sebesar Rp460 triliun. Kenaikan KUR ini, menurut Airlangga, sesuai arahan Presiden Jokowi.
Sebelumnya pada tahun 2022 ini jumlah KUR sebesar Rp317 triliun dan mengalami kenaikan pada tahun depan menjadi Rp460 triliun.
“Jumlah (KUR) tahun 2022 ini sebesar Rp317 triliun dan akan dinaikan pada tahun 2023 menjadi Rp460 triliun. Sesuai arahan Presiden, kredit usaha rakyat itu akan naik untuk usaha menengah,” katanya.
Airlangga juga menegaskan, KUR memiliki platforn sampai Rp500 juta.
Sedangkan untuk usaha menengah, lanjut Airlangga, mengalami kenaikan sampai Rp10 miliar dan pemerintah akan meningkatkan lagi.
“Selama ini hanya sekitar 20 persen atau Rp.1.200 triliun sudah lima tahun, ini akan dinaikan plafonnya menjadi Rp.1.800 triliun pada tahun 2024,” ujar Airlangga.
“Dengan demikian jumlahnya akan meningkat,” sambungnya lagi.***