JAKARTA, RIAUSATU.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara langsung dan daring pada 12 September 2022 di Istana Negara Jakarta memberi arahan pada seluruh kepala daerah untuk selesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.
"Tidak perlu ragu dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga BBM," kata Jokowi, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @kemsetneg.ri.
Jokowi juga meminta menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD yaitu dana transfer umum yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya, Jokowi mwminta alokasikan anggaran tersebut untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian BBM, seperti nelayan, tukang ojek, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Manfaatkan komponen anggaran lain yaitu belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing seperti kenaikan bahan pangan," katanya.
Jokowi juga meminta untuk mewaspadai inflasi, utamanya yang berkaitan dengan harga pangan karena pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. "Apabila harga pangan naik, kemiskinan di daerah juga akan ikut naik," tambah Jokowi mengingatkan.***