Masa keemasan gambir di zaman Presiden SBY, membuat banyak masyarakat –terutama yang terlibat dalam produksi dan pemasaran gambir—menikmati lompatan ekonomi yang ruaaar biasa. Bangunan-bangunan rumah megah, kendaraan –baik roda dua maupun empat—dari berbagai jenis dan merek tidak sulit dibeli. Tidak hanya melalui cara kreditan, tidak sedikit pula di antaranya dengan cara cash.
Hampir tiap hari bus antarwilayah, yang mengantarkan penduduk dari sejumlah perkampungan ke ibukota kabupaten, tampak lalu-lalang membawa petani gambir dan keluarganya untuk shoping di ibukota kabupaten. Para istri petani gambir ke ibukota kabupaten tak sekadar membeli bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder lainnya, tapi juga memperbanyak koleksi emasnya yang juga sudah banyak.
“Ibaratnya kita mencuci muka dengan air mineral,’’ begitu petani membayangkan kondisi kemakmuran yang dirasakan saat itu. Ketika sejumlah pekerjaan lain untuk klasifikasi kasar paling banter hanya menjanjikan upah Rp100.000/hari kerja, menjadi kuli di ladang gambir kala itu bisa mengantongi upah minimal Rp500.000/hari.
Kalau seorang pekerja kasar di rumah produksi gambir mampu meraup upah antara Rp10 juta sampai Rp15 juta/bulan, hasil yang lebih tinggi akan diperoeh pemilik ladang gambir –yang biasanya langsung menjadi pekerja di lading gambir miliknya--, yaitu antara Rp20 juta sampai Rp30 juta/bulan. Coba, siapa yang tak tertolong dengan penghasilan sebanyak itu?
Tapi, zaman bertukar, musim berganti; semua hal-hal indah soal harga gambir mahal, sejak beberapa tahun belakangan hanya tinggal menjadi kenangan saja. Terhitung sejak Jokowi menjadi Presiden, sejauh ini harga jual gambir tidak pernah membaik lagi. Padahal, seperti kata petani, bisa saja nilai jual gambir Rp30.000/kg, sudah menjanjikan sedikit keuntungan bagi petani dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran gambir.
Dengan nilai jual di bawah Rp20.000, dan yang tersering Rp15.000 sampai Rp16.000/kg, pemilik hampir tak mendapatkan apa-apalagi dari ladang gambir yang dimilikinya, sementara para pekerja mendapatkan upah harian jauh dari nilai ideal yang dibutuhkan untuk memutar roda kehidupan.
Kalau banyak di antara petani gambir yang memilih membiarkan ladang gambirnya terlantar tak diurus, bisa dimaklumi, gambir sejak di era Presiden Jokowi tak lagi menyandang predikat sebagai “emas cokelat.” Gambir sama saja dengan sejumah komoditas perkebunan lainnya: susah-susah mengurusnya dengan mengeluarkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit, manakala dipanen hasilnya tidak pernah mampu menutupi biaya produksi.
“Lagi-lagi kita serasa bermimpi,” tutup Bardi.***