JAKARTA, RIAUSATU.COM-Sejak akhir 2015 lalu, pemerintah telah berencana mencabut subsidi listrik untuk 18,76 juta pelanggan listrik rumah tangga 900 VA. Tetapi, rencana ini urung dilakukan karena keharusan melakukan verifikasi atas data pelanggan, belum adanya keputusan bersama di internal pemerintahan, dan belum adanya restu dari DPR.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah selesai diverifikasi PLN pada Maret 2016, hanya 3,94 juta dari 22,7 juta pelanggan listrik 900 VA yang layak mendapat subsidi. Sisanya dinilai sudah mampu secara ekonomi dan tidak layak mendapat subsidi.

Kementerian ESDM berharap subsidi listrik bisa tepat sasaran mulai awal 2017, atau dengan kata lain pencabutan subsidi untuk 18,76 juta pelanggan 900 VA segera dimulai tahun depan.

ESDM berjanji, pencabutan subsidi listrik dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan dampaknya pada daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

''(Subsidi listrik tepat sasaran) diharapkan awal tahun 2017. Tapi kita akan bicarakan dulu, diharapkan begitu. Yang penting bertahap, tidak sekaligus sehingga masyarakat lebih bisa menyesuaikan diri dan dampak inflasinya tidak tinggi,'' kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/8/2016), sebagaimana dilansir detikFinance.

Namun, pencabutan subsidi listrik ini masih harus dibicarakan dulu di internal pemerintah dan kemudian harus mendapat restu dari DPR.

''Kita akan bicarakan dengan DPR lagi. Sesuai UU, pemerintah menetapkan tarif listrik setelah mendapat persetujuan DPR. Kita sendiri siap,'' ujarnya.

Pencabutan subsidi listrik untuk sebagian besar pelanggan 900 VA ini harus dilakukan pemerintah agar anggaran negara tidak terbuang percuma. Jika dibiarkan terus, terjadi pemborosan uang negara.

''Sesuai hasil penilaian TNP2K, kalau yang 450 VA mayoritas memang tidak mampu, jadi dibiarkan saja (tetap disubsidi). Kalau yang 900 VA mayoritas orang mampu. Dari 22 juta pelanggan, yang berhak kira-kira 4,1 juta. Menko Perekonomian sudah menyatakan bahwa listrik 900 VA perlu dilihat supaya tepat sasaran,'' jelas Jarman.

Besarnya efisiensi anggaran negara dari pencabutan subsidi listrik bila dilakukan sejak awal 2017 akan bergantung pada skema kenaikan tarif. Pemerintah masih mencari skema kenaikan tarif listrik yang terbaik, yang paling tidak membebani rakyat.

''Tergantung berapa kali skema kenaikannya. Kita cari yang terbaik kalau dari awal tahun bagaimana,'' pungkasnya. (dri)