JAKARTA, RIAUSATU.COM-Hingga akhir April 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.279,28 triliun. Naik Rp 7,46 triliun dibandingkan akhir Maret 2016, yaitu Rp 3.271,82 triliun.
Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir April 2016 adalah US$ 248,36 miliar, naik dari posisi akhir Maret 2016 yang sebesar US$ 246,45 miliar.
Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir April 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.529,92 triliun, naik dari akhir Maret 2016 yang sebesar Rp 2.521,66 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 749,37 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 750,16 triliun.
Demikian dikutip detikFinance, dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (24/5/2016).
Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, kemarin mengatakan selama anggaran negara defisit, maka utang pasti akan bertambah. Bambng bercerita, dalam kondisi sekarang tidak ada satu pun negara dengan anggaran yang surplus. Artinya negara-negara menggunakan utang untuk menutupi kebutuhan belanja. (dri)