YOGYAKARTA, RIAUSATU.COM-Masih ingat lirik lagu yang kondang di era 80-an, yang kaya makin kaya yang miskin tambah miskin. Itulah gambaran Bank Dunia terhadap situasi Indonesia saat ini.
Kata ekonom Bank Dunia, Ririn Salwa Purnamasari, kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia jauh lebih tinggi dari perkiraan.
''Masyarakat Indonesia merasa kesenjangan/ketimpangan sudah terlalu tinggi. Padahal, kenyataannya, ketimpangan yang terjadi justru lebih tinggi dari yang mereka perkirakan,'' kata Ririn dalam sebuah seminar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (9/4/2016), sebagaimana dilansir inilah.com.
Pernyataan ini disampaikan Ririn merujuk hasil survei persepsi ketimpangan yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2014 terhadap 3.000 sampel penduduk Indonesia.
Hasilnya, tingkat ketimpangan yang diperkirakan mencapai 38%. Padahal, dalam kondisi sebenarnya, tingkat ketimpangan telah mencapai 49%. ''Sementara tingkat ketimpangan menurut responden seharusnya hanya 28 persen,'' kata Ririn.
Menurut Ririn, penanganan ketimpangan nasional perlu menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini. Peningkatan ketimpangan yang dinilainya melaju cukup cepat dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.
Ririn bilang, meski dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik dan tingkat kemiskinan melambat, namun laju peningkatan ketimpangan (koefisien gini) masyarakat Indonesia relatif tinggi mencapai 10 poin setiap tahun.
Terjadinya ketimpangan di Indonesia, menurut Ririn, disebabkan belum meratanya pembangunan nasional. Data Bank Dunia menyebutkan, 50% pendapatan negara masih dinikmati oleh penduduk terkaya, sisanya dibagi rata.
Berdasarkan data Bank Dunia pada 2002, konsumsi dari 10% penduduk terkaya di Indonesia, sama banyaknya dengan total konsumsi 42% penduduk termiskin. Selanjutnya, pada 2014, konsumsi dari 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54% penduduk dhuafa.
Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahma Iryanti mengatakan, untuk memutus siklus ketimpangan antargenerasi pemerintah telah menetapkan berbagai strategi pembangunan nasional.
Diantaranya memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kredit usaha rakyat (KUR) yang pada 2016, menurut dia, akan disalurkan Rp100 triliun disertai subsidi bunga pinjaman yang dialokasikan mencapai Rp10,5 triliun, agar cukup ideal untuk mendorong produktivitas serta pertumbuhan jumlah pelaku usaha.
''Tinggal jangan sampai bank penyalur KUR hanya menyasar pelaku usaha yang sudah dianggap bankable saja. Untuk hal itu kami akan lakukan intervensi langsung,'' kata Rahma. (dri)