PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235 Tahun 2015 membuat sepak terjang perbankan diantaranya Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi terganggu. Hal tersebut menyebabkan perekonomian perbankan menjadi lesu, terutama bagi daerah penghasil minyak dan gas (Migas). Untuk menghadapi tantangan itupun, Bank Riau Kepri terus berbenah meningkatkan kinerjanya.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama BRK (Bank Riau Kepri), Irvandi Gustari kepada GoRiau.com, Rabu (6/4/2016) di Menara Dang Merdu, Kantor Pusat Bank Riau Kepri.

''Adanya Permenkeu 235 yang mengonversikan dana pemerintah kedalam bentuk SBN (Surat Berharga Negara) sempat membuat kami terganggu. Belum lagi Dana Bagi Hasil (DBH) Riau menurun. Ini menyebabkan kita berada dalam masa yang sulit,'' tuturnya.

Irvandi mengungkapkan, kredit macet relatif besar yang terjadi sejak 3-4 tahun lalu juga mempengaruhi kinerja Bank Riau Kepri di tahun 2015. Selain itu, peningkatan biaya bunga yang besar berasal dari DPK terutama dana pemerintah. Namun, Irvandi menyampaikan kinerja Bank Riau Kepri relatif baik dibandingkan BPD lain yang ada.

''Kinerja Bank Riau Kepri saat ini dapat dilihat dari rasio keuangan per tanggal 31 Desember 2015. Dimana, nilai CAR (Capital Adequacy Rasio) sebesar 20,78 persen, ROA (Return on Asset) sebesar 1,69 persen. ROE (Return on Equity) sebesar 16,9 persen, NIM (Net Interest Margin) sebesar 6,08 persen, BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) sebesar 83,86 persen, NPL (Non Perfoming Loan) Gross 4,12 persen dan NPL Net sebesar 0,23 persen,'' jelasnya.

Irvandi melanjutkan, tahun 2016 merupakan tahun penuh tantangan dan Bank Riau Kepri sudah melakukan antisipasi dengan mengedepankan aspek kehati-hatian (prudent) dan wellplan dan untuk tahun per 31 Maret 2016 laba Bank Riau Kepri sebesar Rp106 miliar. (dri)