"Program pemerintah ini kan semakin lama semakin besar, termasuk juga defisit (anggaran), termasuk juga untuk subsidi yang semakin meningkat juga," terang dia.
Dengan kata lain, ketika defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) membesar, pemerintah perlu menambal kebocoran tersebut dengan utang.
"Sehingga diperlukan pembiayaan bagi defisit yang semakin besar ini juga," ucap dia.
Sebagai catatan, Yose bilang, utang luar negeri pemerintah ini bukan merupakan pinjaman yang bersifat bilateral antara dua negara.
Utang luar negeri tersebut merupakan utang pemerintah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh pihak asing.
Yose bilang, Indonesia memang memiliki utang bilateral terhadap negara-negara lain, tetapi jumlahnya relatif kecil.
"Lebih kecil lagi dibandingkan dengan utang pemerintah dalam bentuk surat berharga negara (SBN)," ungkap dia.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan, pemerintah akhir-akhir ini gencar menerbitkan global bond, akibat SBN dalam rupiah semakin sulit mencari pasar.
"Akibat pasar dalam negeri yang relatif kering (crowding out) sudah terjadi secara masif dan investor global yang tidak percaya kepada rupiah," ungkap dia.
Di sisi lain, Wijayanto menilai, utang luar negeri sektor swasta justru masih relatif aman karena umumnya berjangka panjang dan sekitar 85 persen telah dilindungi melalui mekanisme lindung nilai (hedging).
"Yang mengkhawatirkan justru utang pemerintah, karena ada kecenderungan akan semakin tergantung pada utang luar negeri yang akan mengekspos APBN pada risiko currency," tambah dia.
Artinya, ketergantungan pada utang dalam bentuk valuta asing (valas) sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar.
Ketika nilai tukar melemah, beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang akan membengkak saat dikonversi dari valas ke rupiah. Hal ini akan mengurasi anggaran negara.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dollar AS.
Angka tersebut setara Rp 8.043,64 triliun dengna asumsi kurs Rp 18.100 per dollar AS.