JAKARTA, RIAUSATU.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemberian diskon tarif tol pada libur Natal 2025 dan tahun baru 2026.
Airlangga mengatakan, besaran diskon tarif tol akan diberikan antara 10-20 persen pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025.
"Dari Kementerian PU sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember. Range-nya 10-20 persen," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025), dilansir kompas.com.
Diskon juga akan diberikan di total 26 ruas jalan tol, dengan rincian 2 di Jabodetabek, 9 di ruas Jalan Tol Trans-Jawa, 3 di jalan tol luar Pulau Jawa (selain Sumatera), dan 12 di Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).
Menhan Ingin Tingkatkan Pengamanan
Namun demikian, Airlangga belum merinci nama-nama 26 ruas jalan tol yang dimaksud.
Adapun diskon tarif tol diberikan untuk memecah potensi antrean kendaraan pada satu waktu yang menyebabkan kemacetan di jalan tol.
Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 351,83 miliar untuk siaga dan tanggap darurat bencana sepanjang tahun 2025, termasuk pada momentum mudik akhir tahun Natal-tahun baru.
Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat, serta mendukung pemulihan pasca-bencana di seluruh wilayah Indonesia.
"Anggaran bencana aman dan tidak aman. Maksudnya aman-tidak aman itu kalaupun kurang dikasih lagi oleh Pak Presiden. Jadi bukan sesuatu yang besar bagi kami," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam kunjungannya ke Kantor Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (04/11/2025).
Alokasi anggaran tanggap darurat Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp 351,83 miliar terdiri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp 300 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 51,8 miliar.
Selain itu, Kementerian PU juga telah memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik, serta menerjunkan 3.455 personel siaga di lapangan.
Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 261,9 miliar atau sekitar 74,4 persen dengan fokus utama pada penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Salah satunya adalah penanganan bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, serta penanganan bencana abrasi dan banjir rob di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu.
Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp 89,9 miliar disiapkan untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun, seiring dengan prakiraan curah hujan tinggi lebih dari 2.500 milimeter per tahun dari BMKG Climate Outlook 2025.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 2 November 2025 telah tercatat 2.715 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1.337 kejadian atau 49,24 persen dari total bencana.
Untuk tahun 2026, Kementerian PU memproyeksikan anggaran tanggap darurat menjadi Rp 449,1 miliar, sebagai bentuk penguatan kapasitas penanganan cepat di lapangan.***