Empat anak buahnya juga dijatuhi hukuman pidana. Direksi PT Kimia Farma Diagnostik saat itu, yang merupakan anak usaha Bio Farma, dipecat menyusul skandal itu.
Meski Honesti tidak disebut dalam persidangan, posisinya sebagai pucuk pimpinan holding saat peristiwa itu terjadi menimbulkan pertanyaan etis dan tanggung jawab moral yang belum dijawab secara tuntas.
Daur Ulang Pejabat Bermasalah
Promosi Honesti ke Telkom pada 2023 sebagai Direktur Group Business Development menambah deretan anomali karier pejabat BUMN yang bermasalah hukum namun terus naik posisi.
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), menilai hal itu sebagai pola sistemik dalam pengelolaan kekuasaan BUMN.
“Kalau pejabat yang sedang disorot hukum malah naik jabatan, ini bukan promosi biasa. Ini ada kekuatan besar di balik layar. Ini bagian dari arus gelap yang mengatur BUMN sebagai alat kekuasaan,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, fenomena “daur ulang pejabat” berisiko menciptakan siklus impunitas dalam tubuh perusahaan negara.
Kasus korupsi hanya dibuka di level lokal untuk menjaga jejaring elite nasional tetap aman.
“Jika ini dibiarkan, BUMN tak ubahnya alat politik yang kehilangan misi publik,” katanya.
Media telah menghubungi Honesti Basyir untuk mengonfirmasi dugaan-dugaan tersebut. Namun hingga berita ini rampung, Honesti belum memberikan tanggapan.
Pemerintah pun masih bungkam. Kementerian BUMN belum menjelaskan secara terbuka soal mekanisme dan pertimbangan di balik pencalonan Honesti sebagai Dirut Telkom.
Padahal, RUPS Telkom tinggal menghitung hari.
Bagi publik, ini bukan sekadar soal jabatan. Ini soal integritas. Jika pejabat dengan rekam jejak kontroversial tetap melaju tanpa evaluasi terbuka, bukan tidak mungkin praktik serupa menjalar ke BUMN lain: PLN, Pertamina, atau sektor-sektor vital lainnya.
“Kita tidak boleh diam. Ini bukan hanya opini. Ini seruan investigatif. Apakah kita akan membiarkan BUMN dikuasai oleh orang-orang yang tidak layak?” ujar Iskandar.
Riwayat Karier Honesti