JAKARTA, RIAUSATU.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan peringatan keras kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang belum merealisasikan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).
Ia menegaskan pemerintah tak segan mencabut sebagian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) PTBA jika perusahaan pelat merah itu tak menjalankan penugasan strategis nasional tersebut.
“Nanti kita kasih tugas. Kalau tidak dilaksanakan, ya kita ambil sebagian wilayahnya,” ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Peringatan ini dilontarkan menanggapi langkah PTBA yang tengah menjajaki proyek hilirisasi alternatif di luar DME, seperti synthetic natural gas (SNG), artificial graphite, anoda sheet, hingga asam humat.
Menurut Bahlil, arah kebijakan hilirisasi tetap berada di bawah komando Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi serta Kementerian Investasi.
“Yang urus hilirisasi itu Satgas dan Menteri Investasi. Jadi kalau di luar itu, tanya PTBA saja, tapi mereka kan bukan regulator,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan tantangan besar dalam merealisasikan proyek DME, terutama dari sisi keekonomian.
Menurutnya, ongkos produksi DME masih jauh lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan pemerintah, bahkan lebih mahal dibanding LPG impor.
“Estimasi harga DME hasil produksi masih lebih tinggi dari harga patokan Kementerian ESDM maupun harga LPG impor,” kata Arsal dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/5/2025).
Ia memaparkan, harga subsidi LPG saat ini dipatok Rp22.727 per 3 kg atau sekitar US$ 474 per ton.
Sementara DME diproyeksikan membutuhkan subsidi hingga Rp34.069 per 3 kg, setara US$ 710 per ton.
Secara nasional, kebutuhan DME bisa mencapai Rp123 triliun per tahun, lebih tinggi dibanding subsidi LPG yang sekitar Rp82 triliun per tahun.
Selain persoalan harga, proyek ini juga menghadapi hambatan teknis, seperti infrastruktur distribusi dan kesiapan konversi peralatan rumah tangga ke DME.
“Jarak distribusinya sekitar 172 km, dan kita butuh kesiapan niaga serta perangkat kompor yang kompatibel,” jelas Arsal.
Meski begitu, PTBA menyatakan tetap berkomitmen menjalankan proyek DME dan membuka peluang kerja sama dengan sejumlah investor.