JAKARTA, RIAUSATU.COM - Masyarakat makin aktif menolak kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan pemerintah pada 1 Januari 2025 mendatang. Penolakan disampaikan oleh rakyat kecil hingga para pengamat.
Sementara itu di media sosial muncul gerakan penolakan dan mendesak pemerintah membatalkan rencana menaikkan PPN 12 persen.
Gerakan ajakan itu seperti gerakan Peringatan Darurat yang menggema beberapa waktu lalu. Dalam gerakan penolakan kenaikan PPN 12 persen itu, pemerintah mendapat sindiran yang amat nyelekit. Pemerintah bahkan dianggap belum bisa melayani masyarakat dengan baik, padahal rakyat yang membayar pajak.
“Taxation without representation is a crime. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Tolak PPN 12 persen,” kata ajakan tersebut, seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com.
Masyarakat berencana memprotes kenaikan PPN 12 persen ini dengan menumpang aksi Kamisan yang diselenggarakan di depan istana negara.
Ajakan tersebut mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. "Gimana 'tax evader' kagak banyak? Pajak dinaikin, tapi pembangunan ampas," ujar akun @haz***.
"Kontrak sosial antara negara dan masyarakatnya bisa selesai secara seketika jika kemampuan masyarakatnya untuk bertahan hidup sudah hilang. Dan ini bisa menjadi salah satu pemicunya," kata @rizki***.
Ekonom Didik Rachbini yang juga Rektor Universitas Paramadina ikut menolak wacana pemerintah yang akan menaikkan PPN menjadi 12 persen di tahun 2025 itu.
Menurutnya, ada banyak faktor yang membuat wacana tersebut tidak serta merta bisa dilakukan.
Menurut Didik, aturan dari pemerintah sebelumnya atau pemerintah Jokowi tersebut tidak perlu dilanjutkan jika kondisi tidak memungkinkan. Pemerintahan Prabowo baru bisa menaikkan PPN jika kondisi ekonomi dan kondisi masyarakat sudah stabil.
“Jadi menaikkan pajak tuh setelah dia berhasil, jadi dalam keadaan kayak begini tuh ngarang. Itu mungkin sifatnya politis, dan lumayan ngawur,” ujar Didik Rachbini kepada Pikiran-Rakyat.com, Sabtu 9 November 2024.
Didik turut mengingatkan agar pemerintah di era Prabowo tidak muluk-muluk soal target ekonomi. Hal yang terpenting adalah tidak membuat rakyatnya makin sengsara karena ekonomi kian sulit dan melilit.
“Ini yang bikin kan pemerintah sebelumnya, ya koreksi. Dan juga pemerintah yang sekarang tidak usah muluk-muluk, tidak usah mabok, mimpi di atas, gak usah, realistis aja,” kata Didik menambahkan.***