Sebelum emosi kedua belah pihak memuncak, Kuncoro dan beberapa petugas kepolisian dari Polsek Penyalai segera turun tangan melerai. Aura panas dari emosi yang mulai memuncak, sangat terasa. Syukurlah hal itu bisa diredam. Apalagi waktu sudah makin sore, jelang adzan maghrib berkumandang.
Sikap Tim BPN Riau yang seperti hanya mengakomodir pihak FM-PPM itu, tentu saja membuat Asnur Affandi hanya terdiam dan sedikit kesal. Mulai saat tiba di Penyalai, tim tersebut sudah dikawal oleh rombongan FM-PPM. Berangkat ke lokasi HGU, menghilang beberapa saat di mana mengadakan pertemuan dengan warga Teluk Bakau yang mengaku lahannya terdampak.
Malamnya, pihak PT. TUM mencoba menghubungi salah seorang tim BPN Riau dan menanyakan apakah ada agenda pertemuan malam itu atau esok harinya? Tak ada jawaban apapun. Wartawan riausatu.com yang juga berada di Penyalai, melalui handphone milik Asnur Affandi minta waktu untuk wawancara.
Tetapi jangankan menjawab atau membalas pesan WA, esoknya ketika dicari ke penginapan, rupanya rombongan BPN Riau tersebut sudah berangkat meninggalkan Pulau Mendol. Itu bisa dibuktikan dari manifes penumpang KM Tenggiri yang berangkat jam 08.00 WIB dengan tujuan Buton.
“Wah, dikerjai kita. Rupanya mereka turun ke sini cuma buat melihat lahan warga Desa Teluk Bakau yang katanya terdampak. Padahal, kita ingin ada dialog. Entah takut entah memang sudah ada rencana tertentu, tak tahu kita. Lantaklah,” sindir Jefrianto.
Dari surat tugas yang dikeluarkan Kanwil BPN Riau, tim Pemantauan dan Evaluasi pada akhir Peringatan III itu bertugas mencari informasi dan perkembangan rencana perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah HGU atas nama PT. TUM di Pulau Mendol, dari tanggal 27 September-01 Oktober 2022.
Dalam surat itu, manajemen PT. TUM diminta mendampingi atau menunjuk petugas yang dapat memberikan informasi seluruh data yang dibutuhkan. Tapi, nyatanya tidak ada informasi apapun yang diminta.
Isi surat tugas itu malah menegaskan bahwa tim BPN Riau turun ke lapangan dalam rangka menindaklanjuti kesimpulan rapat/audiensi FM-PPM terkait konflik (katanya) dengan HGU PT. TUM, pada tanggal 20 September 2022, yang dipimpin Wamen Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN.
Salah seorang tokoh masyarakat Penyalai yang minta namanya tak ingin ditulis, menduga bahwa tim BPN yang diturunkan ke Pulau Mendol itu hanya basa-basi, sekadar menjalankan administrasi pemerintahan saja.
Dari gerakannya sudah terang benderang, ungkap tokoh masyarakat Desa Teluk itu. Target mereka, HGU PT. TUM harus dicabut, sesuai tuntutan FM-PPM yang katanya mewakili seluruh masyarakat Penyalai.
Sampai saat ini, lanjutnya, belum pernah ada dialog yang melibatkan seluruh masyarakat yang kawasannya masuk ke dalam HGU PT. TUM, apakah menerima investasi atau menolak. Baik itu oleh perangkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan atau pihak BPN Riau.
“Yang kami rasakan, semua pihak di luar sana sepertinya kompak ingin HGU ini dicabut. Sementara kami yang tinggal di sini, tak pernah dimintai pendapat. Itu contohnya BPN. Seharusnya mereka gali informasi sebanyak-banyaknya. Ini tidak. Sore sampai, tinjau lokasi, pulang ke wisma, terus lenyap tak ada kabar berita. Besok pagi pulang ke Pekanbaru,” ungkapnya kesal.
Kepala Kanwil BPN Riau, Asnawati SH, M.Si, yang dihubungi riausatu.com, dari lima pertanyaan yang diajukan, tidak menanggapi sama sekali. Begitu juga ketika diinformasikan bahwa bawahannya hanya menginap satu malam di Penyalai. Padahal, surat tugasnya lima hari. (hb)