PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Manajemen PT. Trisetia Usaha Mandiri (TUM ), pemegang HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan kelapa sawit seluas 6.050 hektare di Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, tegaskan bahwa seluruh perizinan yang mereka miliki lengkap.
Perizinan yang dimulai dari persetujuan pencadangan lahan dari Gubernur Riau pada tahun 1995, persetujuan prinsip Menteri Pertanian RI, persetujuan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan RI, hingga Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit dari Bupati Pelalawan yang terbit pada 2013.
Terakhir, setelah menunggu lima tahun, pada 2018 keluar HGU No 00146 dan 00147 dari Badan Pertanahan Nasional yang berakhir pada tahun 2052.
Penegasan itu disampaikan Aznur Affandi, Penanggung Jawab PT. TUM, dalam pernyataan resminya, Jumat (12/8/2022). Hal itu menjawab adanya gerakan penolakan dari Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) yang mendesak agar HGU PT. TUM di pulau tersebut dicabut.
Seperti diketahui, sejak dua pekan ini, FM-PPM dan beberapa kelompok masyarakat Kuala Kampar, bergerak bersama menentang keberadaan PT. TUM di Pulau Mendol atau dikenal juga dengan nama Pulau Penyalai. Alasannya, tanah pulau tersebut terdiri dari kubah gambut dan tidak layak dijadikan kawasan perkebunan kelapa sawit.
Kepada BPN Wilayah Riau, FM-PPM meminta agar HGU PT. TUM dicabut karena diduga tidak memiliki AMDAL dan IUP-B. Tak kurang Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin, Ketua Umum DPH LAMR Pelalawan Datuk Seri Tengku Zulmizan Assegaf, dan Bupati Pelalawan Zukri, turut mendukung tuntutan tersebut.
Sebenarnya, jelas Aznur, pihaknya tak ingin berpolemik. Tetapi karena banyaknya informasi tak benar yang menyudutkan PT. TUM, bahkan sudah ada pernyataan resmi dari lembaga pemerintah yang menginginkan agar HGU mereka dicabut dan segera angkat kaki dari Pulau Mendol, ia merasa perlu meluruskan beberapa hal.
“Salah kami di mana? Persoalan ada yang setuju atau tidak kami menanam sawit di sana, itu hal biasa. Semua bisa dibicarakan. Tapi kalau menuduh kami tak punya izin, kami perambah lahan, biadab, dan harus segera angkat kaki dari sana, itu tak benar,” kata Aznur tegas.
Menurut mantan anggota DPRD Riau ini, untuk memperoleh HGU tersebut, proses yang dilalui cukup panjang. Tidak serta merta ada. Perlu waktu lama. Dimulai pada tahun 1995 dengan dukungan masyarakat setempat, rekomendasi camat, dan Persetujuan Pencadangan Lahan oleh Gubernur Riau Soeripto.
Selanjutnya, jelas Aznur, pada tahun 2011 keluar Izin Lokasi dari Bupati Pelalawan. Dilanjutkan Izin IUP-B No: Kpts.522.12/DISHUTBUN/2013/644 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani Bupati M. Harris.
Tidak hanya sampai di situ. Demi kepastian hukum ke depan dan menunjukkan keseriusan, kata Aznur, pihaknya segera mengurus HGU ke BPN. Dan itu perlu proses lima tahun baru keluar. Tepatnya pada tahun 2018 dengan cakupan Desa Teluk, Teluk Bakau dan Desa Teluk Beringin, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.
“Perlu waktu 23 tahun, mulai 1995 sampai 2018, barulah HGU Itu keluar. Jadi tak mungkin kami main-main. Selama proses perizinan selesai, kami juga selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan program kemitraan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Pelalawan,” ungkap Aznur.
Menanggapi pertanyaan kenapa baru tahun 2022 ini lahan tersebut dikerjakan, Aznur mengakui kelalaian pihaknya. Tapi hal itu lebih disebabkan masalah teknis dan kondisi saat itu yang memang belum memungkinkan untuk mereka bekerja.
Secara teknis, jelasnya, setelah HGU terbit, perusahaan harus mendata ulang luas kawasan yang diizinkan. Dari IUP-B yang dikeluarkan Pemkab Pelalawan seluas 6.550 ha, terjadi pengurangan dalam HGU, menjadi 6.050 hektare atau berkurang 500 hektare.
“Kami juga harus melakukan penelitian dari sisi mana memulai pekerjaan, membangun jalan masuk untuk mobilisasi alat berat, dan material lainnya. Semua harus dilakukan secara cermat karena ini adalah proyek besar yang membutuhkan modal besar. Sekali salah memulai, fatal akibatnya,” paparnya.