BAGANSIAPIAPI, RIAUSATU.COM – LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau mengecam keras pembelian dua unit mobil dinas masing-masing untuk Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir senilai Rp2,4 miliar, di Dinas Sosial Rohil.
Menurut Ketua LSM KIB Riau, Hariyadi SE, pembelian dan pemakaian mobil mewah merupakan pemborosan anggaran di saat banyak rakyat Rohil sangat membutuhkan bantuan akibat diterjang pandemi Covid-19.
‘’Kita kecam pembelian dua uni mobnas mewah itu, dan menjadi bukti bahwa pejabat Pemerintah Kabupaten Rohil tidak memiliki sense of cricis dan tidak pro terhadap masalah lingkungan hidup yang semakin kritis,’’ tegasnya.
Pengadaan mobnas mewah untuk Bupati dan Wakil Bupati Rohil tersebut, sebutnya, juga merupakan bukti pemimpin telah berkhianat atas mandat rakyat dan tidak sensitif terhadap nasib rakyat miskin Rokan Hilir.
Seperti diberitakan sumatratimes.co.id, Dinas Sosial Rohil pada tahun 2022 ini telah membeli dua unit mobnas mewah merek Hyundai terbaru –warna putih dan hitam—, senilai Rp2,4 miliar untuk keperluan Bupati dan Wakil Bupati Rohil.
Padahal, dari informasi diperoleh media siber ini, mobnas Bupati dan Wakil Bupati Rohil masih sangat layak, bahkan ada beberapa jenis. Misalnya, Alphart Welfire warna putih yang sering dipakai Bupati, dan Toyota Land Cruiser.
Wakil Bupati pun punya mobnas Alphart yang dipakai kepala daerah sebelumnya, termasuk toyota Cygnus. Kondisi mobnas-mobnas itu pun masih bagus.
Dikonfirmasi, Zaiful Alam, PPTK pengadaan mobnas Bupati dan Wakil Bupati Rohil mengatakan, proses lelang secara e-katalog dan sudah sesuai prosedur. ‘’Kita tinggal melaksanakan, dan semua sudah sesuai peraturan yang berlaku,’’ ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah kenapa pengadaan mobnas di Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial Rohil Dr Junaidi Saleh M.Kes mengatakan, sebenarnya pengadaan mobil Bupati dan Wakil Bupati Rohil dianggarkan pada tahun 2021 di Sekretariat Daerah Kabupaten Rohil.
‘’Tapi mengingat akhir tahun, pengadaan mobilnya gagal dilaksanakan. Dan mobil ini, merupakan mobil jabatan untuk pejabat (bupati dan wakil bupati) yang baru dilantik,’’ ungkapnya.
Kemudian pada tahun 2022, lanjutnya, di RKPD Dinas Sosial Rohil ada pengadaan mobil resque untuk kedaruratan. Maka ditambahkan mobnas Bupati dan wakil bupati yang gagal tahun 2021 atas perintah Sekda sebagai ketua tim Panggar daerah.
‘’Pengadaan mobnas melalui e-katalog dan harganya sudah ditentukan oleh LKPP Pusat. Setelah pengadaan selesai, mobil diserahkan ke BPKAD, dan BPKAD menyerahkan ke bupati dan wakil bupati,’’ ujarnya.
Ditanya kenapa anggaran mobnas tidak dipakai untuk program prioritas seperti BLT untuk masyarakat miskin sesuai janji saat kampanye Pilkada? Junaidi malah menjawab, ‘’(Mobnas) untuk operasional bupati dan wakil bupati dalam kelancaran tugas sebagai pejabat yang baru dilantik.’’
Terakhir ketika dikirimi foto-foto mobnas yang sering dipakai Bupati dan Wakil Bupati Rohil dan diberi komentar bahwa masih bagus, sang Kadis mengatakan, ‘’Kalau masalah ini kami tidak tahu, mohon ditanya dengan Sekda, karena mobil ini bekas pejabat yang lama.’’ ***