PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Anggota DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz ST MM mengecam kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pengelolaan sampah yang amburadul. Selain perusahaan pengangkut sampah diputus kontrak, mestinya Walikota Pekanbaru juga memecat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru karena telah gagal menangani kebersihan Kota Madani.
''Selain PT. Multi Inti Guna (perusahaan yang memenangkan pengangkutan sampah di Pekanbaru) sudah diputuskan kontraknya, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru juga mestinya dicopot,'' ujar Zulfan Hafiz ketika dimintai pendapatnya oleh riausatu.com, Selasa (7/6/2016).
Seperti diberitakan, menjelang memasuki bulan suci Ramadhan wajah Kota Pekanbaru dikotori oleh bau busuk sampah menumpuk di sebagian besar jalan lantaran PT MIG, operator pengangkutan sampah senilai Rp51 miliar, dianggap tidak menjalankan pekerjaannya. Akibatnya, PT MIG yang beralamatkan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 56 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan itu, diputus kontrak oleh DKP Pekanbaru.
Melihat karut marutnya pengelolaan sampah di Pekanbaru, Zulfan Hafiz tidak merasa kaget lantaran pihaknya melalui fraksinya di DPRD Pekanbaru sudah menolak jauh-jauh hari rencana swastanisasi pengangkutan sampah di Pekanbaru. ''Sumber masalahnya ada di Pemko Pekanbaru, yang memaksa dengan data bodong untuk diswastanisasikan,'' tegasnya.
Selain data (sampah) bodong, Ketua Partai NasDem Pekanbaru ini mengatakan belum urgen pengangkutan sampah di Pekanbaru diswastanisasikan. ''Apalagi, angka (HPS-nya) Rp53 miliar untuk delapan kecamatan. Padahal, sebelumnya dikelola 12 kecamatan hanya perlu dana Rp25 miliar, dan mendapatkan Adipura 7 kali berturut-turut. Harusnya belajar dari Bogor di mana sampahnya dibeli swasta, bukan kita yang kasih uang ke swasta,'' kecamnya.
Menurutnya, data (sampah) yang dimiliki DKP dari awal sudah jelas-jelas ngawur. ''Mereka membuat data seperti itu seolah-olah Pekanbaru sudah darurat sampah dan harus segera diswastanisasikan. Padahal, setelah kami cek di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), ternyata sampah di Pekanbaru rata-rata 350 ton per hari. Dan lucunya, petugas di TPA sudah tahu siapa yang akan memenangkan proyek multiyears ini, sedangkan pengesahan di APBD saja belum tuntas,'' pungkas Zulfan Hafiz.
Info terakhir, selain memutus kontrak PT MIG, Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus MT melalui account Facebooknya telah mengultimatum Kadis DKP Pekanbaru dan jajarannya untuk membersihkan sampah dari jalanan kota Pekanbaru yang Madani; paling lambat Selasa (7/7/2016) sudah harus kembali normal seperti semula.
Kenyataannya, sampai berita ini diposting sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru masih ditemui tumpukan sampah busuk menggunung. Satu misal, tumpukan sampah di Jalan Rajawali Pekanbaru yang Senin (6/6/2016) siang sempat dibersihkan sebentar dengan menggunakan alat berat dan dua truk, Selasa (7/6/2016) siang malah sampahnya semakin bertambah hampir menutupi seluruh jalan. (rs1)