PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Tak mau kalah dengan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau (AMPR) dan mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) ikut mendesak Jaffee A Suardin dicopot dari "kursi panas" Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Bedanya, kalau AMPR dan Unilak menuntut Jaffee A Suardin dicopot melalui aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor PT PHR di Rumbai, BEM Unri menyampaikan tuntutannya saat audiensi dengan manajemen PT PHR di dalam kantor perusahaan operator Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan tersebut, Kamis (9/3/2023).
"Mendesak Dewan Komisaris PT PHR bertanggungjawab untuk menindak tegas dengan segera mengeluarkan surat pemberhentian kepada pimpinan direksi PT PHR Jaffee A Suardin sebagai penanggungjawab dari kecelakaan kerja yang terjadi," tulis BEM Unri dalam pernyataan sikapnya, usai bertemu dengan jajaran manajemen PT PHR.
Menurut BEM Unri, tuntutan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Jaffee A Suardin atas serangkaian kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Blok Rokan sejak dikelola PT PHR dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) pada 9 Agustus 2021.
"Menuntut pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan PT PHR dengan mengevaluasi penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan membuka pada publik sudah sejauh mana penerapan sistem (K3) yang selama ini digunakan," tulis BEM Unri.
Dalam keterangan tertulisnya, BEM Unri juga mendesak agar PT PHR dan institusi lain yang terkait, membuka sepenuhnya proses investigasi atas kematian 10 pekerja dalam kasus kecelakaan kerja yang terjadi di WK Blok Rokan.
BEM Unri juga mendesak penyelesaian permasalahan kerusakan rumah warga di Kabupaten Kampar akibat kegiatan seismik yang dilakukan PT PHR melalui mitra kerjanya PT Elnusa. Akibat getaran seismik dan ledakan yang dilakukan, ratusan bangunan rumah mengalami keretakan.
Dalam pernyataannya, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Muhammad Armizul Chaniago menegaskan, kasus-kasus kecelakaan kerja di Blok Rokan telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PT PHR.
Menteri Sosial Politik BEM Unri, Muhammad Ravi menambahkan, pihaknya memilih beraudiensi ke PT PHR karena ingin fokus pada penyelesaian permasalahan. "Kami mengajak PT PHR untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya dalam membenahi Blok Rokan," pungkasnya.
Untuk diketahui, hingga saat ini tercatat ada 10 tragedi pekerja migas merenggang nyawa akibat kecelakaan kerja di Blok Rokan yang dikelola PT PHR sejak 9 Agustus 2021. ***