Kasus ini mencuat berkat perjuangan panjang seorang warga bernama Hasyim yang mencari keadilan lingkungan.
Sebelum menempuh jalur hukum, Hasyim sempat frustrasi karena aduannya di tingkat kelurahan hingga kecamatan selalu mengendap tanpa kejelasan.
Tak patah arang, pada 16 April 2025, Hasyim resmi melayangkan Surat Pengaduan Masyarakat ke Polresta Banyuwangi.
Setelah melalui proses administrasi dan evaluasi yang panjang sejak pertengahan 2025, angin segar akhirnya berembus di tahun 2026.
Kuasa Hukum pelapor, Muhammad Naufal Taftazani, S.H., dari Kantor Hukum NaufalLawyer.com, menegaskan bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 1 Juli 2026, perkara ini telah naik sidik.
"Perkara ini sudah berada pada tahap penyidikan. Penyidik menyampaikan telah mengirimkan surat panggilan kepada saksi-saksi yang diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Naufal.
Aktivitas tambang ini diduga kuat melanggar regulasi ketat, yakni Pasal 158 jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah terakhir dalam UU RI No. 2 Tahun 2025 jo. UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Bukan tanpa alasan Hasyim dan kuasa hukumnya ngotot membawa kasus ini ke ranah hukum. Dugaan dampak lingkungan di lapangan dilaporkan sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan bagi warga sekitar.
Naufal memaparkan, selain pengerukan Galian C, di lokasi yang sama juga berdiri usaha pemecahan batu (stone crusher) dan pembuatan paving. Posisinya yang kian mendekati permukiman warga dan jalan desa mulai memicu alarm bahaya.
"Warga yang terlanjur membeli tanah kavling di sekitar lokasi kini dirundung ketakutan untuk membangun rumah akibat struktur tanah yang rawan longsor karena terus dikeruk," ucap Naufal.
"Petani jagung mengeluhkan perubahan daya serap tanah. Lahan pertanian yang biasanya cukup diairi sekali seminggu, kini menjadi sangat gersang karena air cepat hilang terserap ke dasar galian," paparnya.
"Debu pekat dari mesin pemecah batu diduga mencemari udara bersih warga, ditambah dengan kebisingan mesin yang beroperasi tanpa henti," lanjutnya.
Naufal menegaskan, langkah hukum ini murni gerakan moral untuk menyelamatkan lingkungan dan ruang hidup warga Kalipuro, bukan karena sentimen pribadi.
"Harapan klien kami jelas, usut perkara ini sampai tuntas. Jika ditemukan unsur pidana, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses hukum," tegas Naufal.
Ia juga menambahkan bahwa hukuman penjara bagi pelaku saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata untuk mengembalikan kelestarian alam yang telah dirusak.