Dalam tuntutannya, GMHJM meminta Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait dugaan praktik jual nama dalam tender di Pertamina Hulu Rokan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu.
Mereka juga mendesak BPK melakukan pembenahan internal terhadap oknum yang diduga terlibat dalam praktik “mafia WTP” yang dinilai dapat merusak independensi lembaga auditor negara.
“Kami ingin BPK RI dibersihkan dari mafia proyek dan backing koruptor agar kepercayaan publik terhadap lembaga negara tetap terjaga,” ujar Faisal.
Mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pihak terkait.
Hingga demonstrasi berakhir, belum ada tanggapan resmi dari BPK maupun pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan mahasiswa tersebut, termasuk Gita Natalius. ***