PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Riuh konflik antara Suparman dan Iwan Pansa tak lagi sekadar urusan dua individu.
Narasi yang berkembang di ruang publik—terutama media sosial—mulai menyeret istilah “marwah Melayu”, memantik reaksi keras dari sejumlah kalangan yang menilai ada upaya membungkus konflik personal dengan sentimen identitas.
Penelusuran menunjukkan, eskalasi polemik justru menguat ketika isu tersebut diposisikan sebagai bentuk “pelecehan terhadap tokoh Melayu”.
Sejumlah unggahan yang beredar memperlihatkan bagaimana konflik personal itu diproyeksikan menjadi seolah-olah pertarungan harga diri kolektif masyarakat Melayu Riau.
Padahal, jejak rekam kedua tokoh itu tidak sederhana
Suparman, misalnya, pernah tersandung perkara korupsi suap pengesahan APBD Riau 2014.
Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman enam tahun penjara.
Sementara Iwan Pansa kerap dikaitkan dengan perkara pidana umum pada masa lalu—meski detail kasusnya jarang diurai terbuka di ruang publik.
“Ini yang jadi problem. Dua figur dengan rekam jejak hukum masing-masing, tapi konflik mereka dibingkai seolah menyangkut marwah Melayu,” kata seorang sumber yang mengetahui dinamika di balik polemik tersebut, pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Menurut dia, narasi identitas kerap dipakai sebagai alat mobilisasi dukungan.
Dalam sejumlah kasus, konflik elite tidak lagi diperdebatkan pada substansi, melainkan digeser ke ranah emosional—membangun garis “kami” dan “mereka”.
Pola ini, kata dia, bukan hal baru. Dalam beberapa konflik sebelumnya di Riau, sentimen adat dan budaya kerap dijadikan legitimasi moral untuk memperkuat posisi salah satu pihak.
“Padahal, adat Melayu justru mengajarkan musyawarah, adab, dan penghormatan pada hukum,” ujarnya.
Di tingkat akar rumput, respons publik tidak tunggal.
Sebagian warga mulai mempertanyakan relevansi membawa nama Melayu ke dalam konflik tersebut.