JAKARTA, RIAUSATU.COM — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam BJORKA 98 (Barisan Jaringan Organisasi Kampus 98) mengkritisi arah kebijakan pertahanan nasional yang dinilai belum terarah dan menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
Dalam sebuah diskusi publik bertema "Kajian Kritis Terhadap Pertahanan Negara" di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 April 2026, mereka menyoroti stagnasi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga kaburnya peta jalan pertahanan nasional.
Diskusi itu menjadi ruang refleksi atas peran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dinilai perlu kembali fokus pada fungsi utamanya.
Para pembicara menilai, berbagai kebijakan yang diambil belum sepenuhnya menjawab tantangan pertahanan yang semakin kompleks.
“Modernisasi alutsista belum menunjukkan arah yang jelas, sementara ancaman terus berkembang,” ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Setyo Purwanto, dalam diskusi tersebut.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur Strategi Institute Mahendra Uttunggadewa, Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Kadafi, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, dengan moderator Bandot Malera.
Para peserta yang hadir berasal dari kalangan aktivis dan masyarakat umum.
Dalam diskusi itu ditegaskan bahwa pertahanan negara merupakan upaya menyeluruh untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Karena itu, kebijakan pertahanan dinilai harus berpijak pada konstitusi serta dijalankan secara konsisten sesuai mandat undang-undang.
Para pembicara juga menyinggung dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan.
Konflik seperti Perang Rusia-Ukraina disebut menjadi pengingat pentingnya kesiapan pertahanan jangka panjang.
Namun, di dalam negeri, arah kebijakan pertahanan dinilai belum menunjukkan prioritas yang tegas.
Selain modernisasi alutsista, isu lain seperti keamanan siber, transparansi anggaran, dan restrukturisasi intelijen dinilai masih memerlukan perhatian serius.
“Kebijakan yang tidak fokus berpotensi membuat arah pertahanan menjadi tidak jelas,” kata Hari Purwanto.