SURAKARTA, RIAUSATU.COM — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah daerah wajib menjalin kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) guna menjaga mutu jurnalistik nasional.
Ia menilai sinergi antara pemerintah, Kominfo, dan organisasi wartawan penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan.
Hal itu disampaikan Meutya saat menghadiri pengukuhan Pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 di Monumen Pers Nasional, Kota Solo, pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Meutya menyebut PWI memiliki peran strategis dalam pembinaan wartawan, khususnya di media arus utama.
Menurutnya, media konvensional bersama PWI tetap menjadi garda terdepan dalam menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan sesuai etika jurnalistik.
“Mari kita kembali bersandar kepada karya-karya yang patuh pada etika jurnalistik. Itu ada pada media-media mainstream yang sejak awal bangsa ini berdiri sudah menjaga marwah pers,” ujar mantan Ketua Komisi I DPR RI itu.
Meutya menambahkan, pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga mitra pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melalui dinas komunikasi dan informatika di setiap provinsi mendukung program PWI serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Kerja sama dengan pemerintah pusat harus juga dibarengi dengan pemerintah daerah. Kami akan sampaikan melalui kepala dinas Kominfo di seluruh provinsi agar diberikan pemahaman, dan pemerintah daerah wajib bekerja sama dengan teman-teman PWI,” katanya.
Ia menekankan dukungan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran seremonial, melainkan diwujudkan dalam bentuk program nyata, seperti literasi digital, pelatihan jurnalistik, dan penguatan komunikasi publik di daerah.
“Bahasa wajib itu jelas, pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media nasional,” kata Meutya.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan PWI akan memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis dalam menyampaikan kebijakan publik secara transparan dan edukatif.
Ia optimistis langkah itu akan membantu melindungi masyarakat dari hoaks dan disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa. ***