PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menegaskan tidak mengakui proses perekrutan seratusan anggota baru yang dilakukan pihak yang mengklaim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Riau.
Organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menilai rekrutmen tersebut ilegal dan berpotensi merugikan citra PWI di mata publik.
Penegasan ini disampaikan menyusul kejelasan legalitas kepemimpinan Raja Isyam Azwar yang telah diakui secara resmi oleh Panitia Kongres Persatuan PWI 2025.
Kepastian tersebut dibuktikan dengan diterimanya undangan resmi bagi pengurus PWI Riau pimpinan Raja Isyam sebagai peserta penuh kongres yang akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ketua Dewan Penasihat PWI Riau, Kazzaini KS, mengatakan calon anggota yang sudah mengikuti seleksi dari pihak yang mengaku Plt Ketua PWI Riau, dan tetap ingin diakui keanggotaannya, harus mengikuti proses seleksi ulang melalui kepengurusan yang sah.
“Silakan ikut tes kembali melalui pengurus PWI yang sah, yakni di bawah pimpinan Raja Isyam Azwar,” kata Kazzaini, pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Kazzaini mengungkapkan, PWI Riau yang sah sudah mengingatkan para wartawan agar tidak tergoda bujukan pihak yang tidak memiliki legitimasi.
Namun, sebagian calon anggota tetap terjebak, bahkan bersedia membayar sejumlah uang.
“Kami menyesalkan kasus ini. Mereka adalah korban. Padahal jauh-jauh hari sudah diingatkan,” ujarnya.
Ia juga meminta pihak yang mengaku sebagai Plt Ketua PWI Riau menghentikan seluruh aktivitas yang mengatasnamakan PWI.
“Ketua PWI Riau yang sah adalah Raja Isyam Azwar, yang dipilih secara aklamasi. Tidak ada satu pun kandidat lain yang maju saat konferensi, sehingga legitimasi beliau sangat kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris PWI Riau, N Doni Dwi Putra, menegaskan undangan resmi kongres yang diterima kepengurusan Raja Isyam Azwar merupakan bukti pengakuan legalitas.
Ia mengimbau seluruh pejabat dan pemangku kepentingan di Riau untuk selektif dalam memberikan ruang kepada pihak yang mengatasnamakan PWI.
“Jangan sampai memberi panggung kepada pihak yang jelas tidak diakui organisasi,” ujarnya.