JAKARTA, RIAUSATU.COM – Terbongkarnya kasus tindak pidana korupsi penempatan dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) seakan menjadi pintu masuk bagi kasus serupa disejumlah BUMD atau BUMN lainnya.
Perlu diketahui, KPK menyebut potensi kerugian negara pada kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB mencapai Rp222 miliar.
Uang itu digunakan untuk memenuhi dana non bujeter. Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025), menyebut bahwa anggaran untuk iklan itu awalnya adalah Rp 409 miliar. Namun, hanya sekitar Rp100 miliar yang direalisasikan.
Secara akumulatif, modus korupsi Bank BJB adalah menggelembungkan anggaran dan belanja iklan senilai Rp801 miliar yang merugikan keuangan bank tersebut.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada media di Jakarta, Jumat (14/3/2025), mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Bank BJB bisa juga dialami di BUMN jauh lebih besar, misalnya PT Pertamina (Persero).
Pasalnya, imbuh dia, selama ini penggunaan dana iklan oleh Pertamina kerap lolos dari pantauan publik, terutama aparat penegak hukum.
“Kasus serupa bisa juga diduga terjadi untuk dana iklan Pertamina. Dana iklan Pertamina mesti diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Yusri
Menurut Yusri, dana iklan Bank BJB tidak seberapa yang harus dikeluarkan per tahunnya jika dibandingkan dengan Pertamina, .
Sebagai BUMN kelas wahid, imbuh Yusri, Pertamina sangat memerlukan iklan atau publikasi yang berkaitan dengan citra positif perusahaan.
Kata Yusri, “Saya dengar dana iklan atau promosi Pertamina itu nilainya ratusan miliar juga, mungkin jika digabung dengan subholding bisa triliunan rupiah.”
Yusri bilang, “Coba saja BPK audit keuangan dana iklan atau promosi Pertamina yang berada di bawah koordinasi sekretaris perusahaan atau tim corporate communication.”
Bahkan, lanjut Yusri, dirinya mendengar kabar ketika Pertamina diguncang kasus korupsi di subholding, tim komunikasi Pertamina langsung bergerak untuk coba ‘mengeliminir’ kasus tersebut.
“Pertamina konon sempat mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi dikoordinir oleh VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso,” ungkap dia.
Yursi lalu menambahkan, “Pertemuan dilakukan pada 27 Februari lalu hingga dini hari, untuk membuat berita seakan-akan kasus tersebut berbau politis,” ungkap dia.
Komentar Yusri, “Saya mendapat info itu langsung dari orang yang hadir di acara pertemuan tersebut, bahkan semua berita CERI soal kasus korupsi tata kelola minyak akan diblokir media patner Pertamina Group dan BUMN Group, termasuk acara unjuk rasa koalisi Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dengan CERI pada 11 Maret 2025 ke Pertamina, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kejaksaan Agung akan diblokir oleh media elektronik dan online nasional.”