PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau, Hariyadi, menilai keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menunjuk tenaga ahli (TA) Gubernur bidang infrastruktur tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurut Hariyadi, penunjukan lewat Surat Keputusan Pj Gubernur Riau Nomor: Kpts.365/IV/2024 tentang Penunjukan tenaga Ahli Gubernur Bidang Infrastruktur Provinsi Riau, dalam konsiderans pertimbangan tidak dicantumkan atau tidak adanya Peraturan Gubernur Riau yang mengatur tentang Tenaga Ahli Gubernur.
"Pertanyaannya, apa dasarnya tenaga ahli tersebut menjadi kebutuhan bagi Pj Gubernur Riau?" kecam Hariyadi kepada riausatu.com, Senin (6/5/2024).
Belum lagi, tambah Hariyadi, nama-nama yang menjadi tenaga ahli bidang infrastruktur di dalam SK tersebut, ada mantan Gubernur Riau dua periode Rusli Zainal (RZ), dan mantan Kepala Bappeda Kota Pekanbaru Ahmad Ismail.
"Apa kompetensi mereka dan urgensinya Pj Gubernur Riau sehingga menunjuk mereka sebagai tenaga ahli bidang Infrastruktur?" tanyanya.
"Apa tidak ada lagi SDM birokrat aktif di PUPR Riau yang mumpuni menangani problematika infrastruktur? Belum lagi di jajaran birokrasi ada jabatan staf ahli bidang Pembangunan dan infrastruktur yang dipilih melalui seleksi berjenjang," tambahnya.
Dikatakan, jika Pj Gubri sangat membutuhkan tenaga ahli bidang infrastruktur, apa salahnya direkrut dosen/ahli bidang infrastruktur dari perguruan tinggi yang jelas memiliki keilmuan dan berkompeten.
"Ini yang direkrut mantan gubernur yang pernah bermasalah hukum dan pensiunan PNS. Jangan sampai lahirnya SK ini publik menaruh curiga kepada pak Pj Gubernur," sebut Hariyadi.
"Kalau dilihat di sisi jabatan dan pengalaman, lebih ahli lah pak Pj Gubernur di bidang infrastruktur," pungkas Hariyadi. ***