PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Rencana Parlemen Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecelakaan Kerja di Wilayah Kerja (WK) Rokan, dipertanyakan masyarakat karena sudah dua minggu berlalu tanpa khabar. Masuk anginkah?
Sumber riausatu.com di DPRD Riau mengatakan, beberapa hari setelah rapat dengar pendapat (RDP) –yang membuat Ketua DPRD Riau Yulisman marah dan minta Komisi V membentuk pansus–, diduga ada pertemuan antara oknum anggota Dewan dan petinggi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
"(Pansus) lah masuk angin sebagian anggota, bang, Komisi V, sepertinya sudah ada pertemuan dengan PT PHR," ungkap sumber, yang enggan namanya diposting media siber ini.
Seperti diberitakan, menindaklanjuti tragedi kecelakaan kerja yang mengakibatkan 10 pekerja migas meninggal di WK Rokan yang dikelola PT PHR itu, Ketua DPRD Riau Yulisman telah meminta Komisi V DPRD Riau membentuk pansus kecelakaan kerja.
Permintaan itu disampaikan Yulisman saat RDP, Sabtu (25/2/2023), di mana Direktur Utama PT PHR Jaffee A Suardin kembali tidak hadir dengan berbagai alasan.
Ketidakhadiran orang nomor satu di PT PHR itu menyulut kekecewaan pimpinan DPRD Riau, padahal sudah kali ketiga dipanggil RDP. Saat itu, sudah 10 nyawa melayang di WK Rokan.
"Soal nyawa manusia. Kita tidak main-main ini harus ditanggapi dengan serius," tegas politisi muda Partai Golkar dalam RDP dimaksud.
Saat itu juga, Ketua DPRD Riau Yulisman meminta segera dibentuk Pansus untuk bekerja menuntaskan persoalan di PT PHR yang menyebabkan kematian para pekerja di Blok Rokan.
Terpisah, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau (AMPR) Zulkardi mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan ke lembaga legislatif Riau, apakah jadi membentuk Pansus Kecelakaan Kerja Blok Rokan.
"Ada apa dengan DPRD Riau, kok belum juga dibentuk Pansus Kecelakaan Kerja di Blok Rokan. Soal Pansus ini, akan kita pertanyakan sekalian saat aksi unjuk rasa APMR jilid II ke gedung DPRD Riau," pungkas Zulkardi. ***
