PEMALANG, RIAUSATU.COM – Tragedi meninggalnya tiga anak buah kapal (ABK) saat bekerja di atas kapal MV Ina Diamond di perairan Pelabuhan Tanjung Emas menyisakan duka mendalam bagi dunia pelayaran, khususnya masyarakat Kabupaten Pemalang.
Peristiwa tersebut terjadi saat para ABK menjalankan tugas membersihkan tangki emergency fire di dalam kapal.
Diduga akibat adanya gas berbahaya di dalam tangki, para korban mengalami sesak napas hingga akhirnya kehilangan kesadaran.
Rekan-rekan korban sempat melakukan upaya evakuasi dan memberikan pertolongan, namun ketiga korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Menanggapi tragedi tersebut, Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun Pemalang melalui Divisi Advokasi mendesak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang agar segera mengambil langkah konkret untuk mengurus dan mengawal pemenuhan hak-hak para korban.
Divisi Advokasi Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun Pemalang, Erlangga Girindra Buana, SH menegaskan, bahwa pemerintah daerah melalui Disnaker tidak boleh bersikap pasif terhadap tragedi yang menimpa pelaut asal Pemalang tersebut.
“Kami mendesak Disnaker Pemalang untuk segera turun tangan mengawal pemenuhan hak-hak korban. Keluarga yang ditinggalkan harus mendapatkan kepastian terkait kompensasi, santunan kematian, serta klaim asuransi yang menjadi hak para pekerja pelaut,” tegas Erlangga, dalam rilisnya yang diterima redaksi media siber ini, pada Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Erlangga, insiden tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pemberitaan semata, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata dari pemerintah daerah serta tanggung jawab penuh dari perusahaan pelayaran yang mempekerjakan para korban.
Erlangga juga menilai bahwa Disnaker memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan kepada keluarga korban agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak-hak mereka.
Ia menegaskan bahwa banyak warga Pemalang yang bekerja sebagai pelaut sehingga perlindungan terhadap pekerja sektor maritim harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Pelaut adalah profesi dengan tingkat risiko tinggi. Karena itu, ketika terjadi musibah seperti ini, negara harus hadir melalui pemerintah daerah. Disnaker Pemalang harus aktif memastikan seluruh hak korban dipenuhi secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun Pemalang menyatakan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini hingga seluruh hak korban benar-benar dipenuhi.
Mereka juga berharap tragedi ini menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak, khususnya terkait penerapan standar keselamatan kerja di atas kapal.
Pihak serikat menegaskan bahwa nyawa para pelaut tidak boleh dianggap remeh.
Oleh karena itu, keadilan bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini.***
