PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK) mendesak DPRD Riau segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2024 senilai Rp1,8 triliun.
Dalam aksi di depan Gedung DPRD Riau, Rabu (27/8/2025), massa menyebut defisit itu telah mengakibatkan pembangunan terbengkalai, sejumlah program pemerintah tertunda, dan beban keuangan daerah kian berat.
Mereka menilai DPRD, sebagai lembaga pengawas, tidak serius merespons laporan BPK.
“Defisit ini terjadi bukan hanya karena lemahnya perencanaan, tapi ada dugaan permainan anggaran. DPRD jangan hanya duduk di ruang ber-AC. Bentuk pansus untuk membuka siapa mafia anggaran di Riau,” teriak salah seorang orator.
Seperti diketahui, laporan BPK atas APBD Riau 2024 mengungkapkan defisit Rp1,8 triliun, ditambah kekurangan kas pada sejumlah organisasi perangkat daerah.
Audit juga menemukan lemahnya pengendalian keuangan, belanja pegawai yang melampaui pagu, serta pendapatan daerah yang tidak realistis.
Sejumlah analis anggaran menilai kondisi ini menunjukkan kegagalan pengendalian belanja serta potensi maladministrasi dalam penyusunan anggaran.
Situasi Memanas
Aksi sempat memanas ketika massa menggoyang barikade kawat berduri dan melempar botol air mineral ke arah aparat.
Polisi mengimbau demonstran tetap tertib. Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, akhirnya menemui massa dan menandatangani pernyataan sikap untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.
Lima perwakilan mahasiswa kemudian diajak berdialog di ruang rapat DPRD, sementara ribuan massa membubarkan diri dengan tertib.
Massa menegaskan, bila DPRD mengabaikan tuntutan, mereka akan menempuh langkah hukum terhadap partai politik pengusung anggota DPRD Riau. ***
