PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Tokoh Pemuda Riau, Iwan Pansa, mendesak DPRD Riau membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun 2024.
Ia menilai, pengelolaan anggaran yang menimbulkan defisit justru sarat kejanggalan dan berpotensi mengandung praktik “kongkalikong” antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Iwan, narasi yang menyebut defisit anggaran Riau hanya mengikuti tren nasional tidak tepat dan terkesan menutup-nutupi persoalan yang sebenarnya.
“Defisit ini bukan sekadar angka. Ada dugaan kuat penambahan anggaran yang dipaksakan tanpa didukung sumber pendapatan yang jelas,” kata Iwan, Senin (25/8/2025).
Ia menilai, sejak 2023 sebenarnya sudah terlihat indikasi lonjakan belanja yang tidak seimbang dengan proyeksi pendapatan.
Namun, pemerintah daerah tetap menambah belanja, sementara DPRD diduga ikut menyetujui tanpa mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Akibatnya, APBD yang disahkan berada di atas kemampuan riil pendapatan daerah. Ini jelas membebani masyarakat dan memunculkan tanda tanya besar: ada apa di balik pemaksaan anggaran ini?” ujarnya.
Iwan menduga adanya praktik pembagian alokasi anggaran tambahan yang melibatkan anggota DPRD.
“Kami mencium ada kongkalikong yang tidak sehat. Kalau dibiarkan, masyarakat yang menanggung beban defisit ini,” kata dia.
Karena itu, Iwan menegaskan DPRD Riau perlu segera membentuk pansus defisit APBD 2024 agar penyebabnya dapat dibuka secara transparan.
Ia bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada partai politik yang fraksinya menolak pembentukan pansus.
“Kami ingin DPRD jujur kepada masyarakat. Kalau tidak kooperatif, kami akan kejar sampai ke partainya masing-masing,” tegasnya. ***
