PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Budi Gunawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2025 di Serter Charlie Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa 29 April 2025.
Apel Kesiapsiagaan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati/Walikota se-provinsi Riau serta jajaran Forkopimda dan undangan lainnya.
Selain TNI-Polri, Apel ini juga diikuti oleh personel BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta instansi terkait lainnya.
Berbagai peralatan pemadam kebakaran seperti helikopter water bombing, kendaraan taktis, hingga alat pemadam manual turut diperlihatkan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi musim kemarau tahun ini.
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dilakukan dalam menghadapi ancaman karhutla yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Riau.
Budi Gunawan menambahkan, kerja sama yang solid menjadi kunci utama terdepan pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Mantan Kepala BIN ini menekankan bahwa kesiapsiagaan seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, harus terus dijaga. Hal tersebut juga telah sesuai dengan pesan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada kita semua untuk terus mempertahankan capaian-capain positif yang telah dicapai selama ini. Jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang meluas yang dapat menjadi isu internasional," kata Budi Gunawan.
Melalui apel ini, masih kata Menko Polkam Budi Gunawan, dapat menjadi bentuk komitmen semua pihak dalam menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat. Sebab, karhutla dampaknya tidak hanya menyangkut kepada aspek kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat semata, namun juga berdampak pada aspek geopolitik kawasan.
"Asap lintas negara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian serius dari seluruh dunia dapat memicu komplain bahkan gugatan dari negara-negara tetangga kita. Karena itu Bapak Presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu kebakaran hutan," jelasnya.
Selain itu, Menko Polhukam mengungkapkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Desk koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 13 Maret 2025.
Desk Karhutla berada di bawah Koordinator Kemenko Polkam dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup.
"Desk iKarhutla ni dibentuk untuk memastikan bahwa penanganan karhutla di Indonesia dapat lebih berkoordinasi dengan baik, lebih cepat dan semakin lebih efektif," ungkap Menko Polhukam. ***
