PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Direktorat Intelkam (Ditintelkam) Polda Riau, gagas Focus Group Discussion (FGD) Bahas Kondusifitas Penetapan UMP/UMK tahun 2025 Selama Pilkada Riau 2024, Rabu 23 Oktober 2024.
FGD yang dilaksanakan di Ballroom Serampang 12 Hotel Grand Elite Jalan Riau, Pekanbaru, ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
Acara ini dibuka oleh Direktur Intelkam Polda Riau, Kombes Pol Efrizal, memberikan beberapa poin penting terkait pelaksanaan Pilkada serentak di Riau tahun 2024.
Ia menekankan bahwa Pilkada yang akan berlangsung di 12 kabupaten/kota di Riau merupakan momen penting yang perlu diantisipasi karena beririsan kegiatannya, dan penetapan UMK/UMP tahun 2025 di Riau juga dinilai akan menjadi isu krusial di kalangan pekerja dan buruh.
Kombes Efrizal berharap melalui FGD ini dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sehingga dapat dirumuskan rekomendasi dan langkah-langkah bagi Pemerintah, serikat pekerja/buruh, serta pihak terkait dalam menjaga kondusifitas.
Menurut Kombes Erizal, pentingnya kerjasama semua elemen dalam menjaga stabilitas, terutama di tengah dua momentum penting ini, yaitu Pilkada dan penetapan UMP/UMK.
"Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk serikat pekerja dan buruh di Provinsi Riau," ujar Efrizal.
Sementara itu, Kadisnakertrans Provinsi Riau, H Bobby Rachmat, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya FGD ini dan menyampaikan bahwa penetapan UMP dan UMK di Provinsi Riau akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 yang penetapan upah nantinya akan ditinjau berdasarkan faktor-faktor seperti inflasi, perkembangan ekonomi, dan berbagai indeks lainnya, sehingga keputusan tersebut bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh semua pihak.
Kegiatan FGD ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif nantinya dalam proses penetapan UMP/UMK tahun 2025, terutama di tengah berlangsungnya Pilkada Riau 2024. ***
