PEKANBARU, RIAUSATU.COM -
Pengoperasian balai nikah di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, membutuhkan Surat Keputusan (SK) penetapan dari Kementerian Agama (Kemenag) setempat.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru Akmal Khairi, Jumat (1/8).
"Jadi, ini terkait regulasi (aturan). Bahwa yang dikatakan balai nikah, itu sudah ada penetapan dari Kemenag," ucapnya, dilansir website resmi Pemko Pekanbaru.
Untuk itu, kata Akmal, pihaknya segera menyurati Kemenag supaya bisa menetapkan balai nikah di MPP. Dengan adanya penetapan dari Kemenag, nantinya calon pengantin yang menikah di MPP tidak dikenakan biaya.
"Karena kalau itu ditetapkan sebagai balai nikah, maka itu akan 0 rupiah. Karena dianggap itu fasilitas pemerintah. Maka itu perlu penetapan dari Kemenag bahwa ini (di MPP ada) balai nikah, supaya tidak ada biaya," ujarnya.
Jelang adanya penetapan dari Kemenag, lanjut dia, saat ini ruangan yang diperuntukan sebagai balai nikah digunakan sementara untuk menampung sejumlah pelayanan yang sebelumnya diberikan di gedung utama MPP yang terbakar.
“Seperti layanan pengaduan, ruangan ibu menyusui, ruang tamu dan lain-lain. Ini sementara sampai pembangunan gedung MPP baru, karena sesuai target pembangunan gedung baru dilakukan tahun depan," tutup Akmal.***
