PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Ir Iskandar, Jumat pagi (13/7/2018) resmi menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Siak Pusako (BSP) menggantikan Ir Bismantoro.

Iskandar dilantik langsung Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, di Hotel Premiere, Pekanbaru.

Usai pelantikan, Bupati Siak menjelaskan, Tim BSP sudah ke kantor Menteri ESDM, ke SKK Migas sudah presentasi sesuai dengan target-target yang diharapkan dari perusahaan PT BSP ini.

Secara teknis PT BSP sudah siap mengelola Blok CPP, menunggu ketetapan pemerintah.

Kapan penetapan Pemerintah itu, menurut Syamsuar, hal ini belum tahu karena itu kewenangan Kementerian ESDM.

Ditengah masa transisi ini, Insya Allah pengelolaan CPP Blok diserahkan ke PT BSP. Di masa transisi maksudnya ditengah perjuangan meraih Blok CPP ini, kendali ini diserahkan kepada Ir Iskandar Dirut baru PT BSP dengan beban tugas yang lebih berat dari apa yang dirasakan Dirut sebelumnya Ir Bismantoro dan Ade.

"Saya yakin dan percaya dengan pengalaman di BOB dengan pengalaman juga di BSP dan juga adanya komunikasi teamwork dengan semua teman-teman baik di Pertamina, dan lain-lain, saya harapkan sokongan dari semua kiranya mudah-mudahan dicapai prestasi yang lebih besar. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah, karena ini sejarah dari perjuangan putera-putri daerah Riau dan amanah Pemerintah Pusat mudah-mudahan ini dikelola oleh putra-putri Riau," sebut Syamsuar.

Menurut Syamsuar, pihaknya sudah bertemu Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko dimana dalam pembicaraan itu bahwa Indonesia termasuk Riau sekarang ini tidak bisa lagi mengandalkan Migas.

Arab Saudi saja kata Syamsuar, visi misinya sudah berubah tak bisa lagi mengandalkan migas. Demikian juga Riau tak bisa lagi mengandalkan migas. Riau harus mencari peluang-peluang baru. Kebetulan peluang itu sangat banyak di Siak di Riau ini. Sekarang dipercayakan kepada anak-anak Riau. Mari sama-sama meningkatkan kepercayaan yang diberikan ini.

Syamsuar menegaskan ke Pemerintah Pusat bahwa anak-anak Riau itu bisa mengelola migas, dan target yang diberikan sekitar 10.200 barrel per day namun anak-anak Riau sanggup diatas itu 11.200 barrel per day. Maka ini blok CPP ini patut diberikan kepada nak-anak Riau.

"Amanah Peraturan Pemerintah yang baru PP Nomor 54/2017 baru tanggal 27 Desember 2017 dan Permendagri Nomor 37/2018 mengamanahkan komisaris itu harus sesuai dengan direksi. Kalau direksinya satu, maka komisarisnya satu saja. Pemerintah berperan mengawasi BUMD, ada Peraturan Pemerintah yang baru mengatur BUMD itu. Makanya direksi baru nanti menyiapkan semua ini maka akan ada seleksi komisaris satu orang saja. Semua perusahaan daerah ini nantinya harus mengacu kepada Peraturan pemerintah itu," jelas Calon Gubernur Riau terpilih.

Syamsuar juga menambahkan akan membentuk BUMD Perikanan.(fat)