SARILAMAK, RIAUSATU.COM - Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang mengungkapkan,Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2026 berkurang sebesar Rp204 Miliar.
Sedangkan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, mendapatkan data, pagu TKDD Limapuluh Kota tahun 2026, berkurang sekitar Rp124,64 Miliar, jika dibandingkan dengan pagu TKDD 2025 setelah efisiensi. Karena itu pula, Fraksi Partai Golkar menyerukan, agar Rancangan APBD 2026 yang diajukan pemda, dirasionalisasi kembali.
“Fraksi Partai Golkar sepakat dengan Bupati, kita perlu menyesuaikan kembali estimasi penerimaan daerah dan belanja daerah dalam RAPBD 2026. Menurut Bupati, jumlah TKDD atau jumlah dana transfer tahun 2026 berkurang Rp.204 miliar. Sedangkan menurut data yang didapat Fraksi Partai Golkar, pagu TKDD kita tahun 2026 nanti, berkurang Rp124,64 Miliar. Jika dibandingkan dengan pagu TKDD 2025 setelah efisiensi,” kata Fajar Rillah Vesky di gedung DPRD Limapuluh Kota, Jumat (3/10/2025), dilansir dekadepos.id.
Fajar Vesky yang mewakili empat rekan sefraksinya, yakni Ketua DPRD Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Ferry Lesmana Riswan, dan Defrianto Ifkar meminta penjelasan lebih rinci, terkait rancangan TKDD Tahun 2026.
“Berapa rancangan TKDD yang akan kita terima tahun depan? Kami berharap, jawabannya disampaikan secara rinci. Lengkap dengan perbandingan TKDD tahun 2025 setelah efisiensi,” kata Fajar Vesky.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota ini menyebut, kebijakan anggaran tahun 2026, jangan hanya fokus pada rutinitas belanja semata.
“Tapi, perlu kita pertajam pengalokasian anggaran berbasis layanan dasar dan capaian target indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal). Sebagaimana amanat UU 23 Tahun dan 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018,” ujar Fajar Vesky.
Untuk itu, tukuk Fajar, sesuai dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD, Fraksi Partai Golkar dengan semangat “saiyo-sakato” membangun Limapuluh Kota, meminta dengan segala hormat kepada pemda, mengevaluasi kembali kebijakan umum anggaran tahun 2026. Terutama, kebijakan anggaran untuk lima bidang wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan capaian target indikator SPM.
Adapun lima bidang wajib yang kebijakan anggarannya tahun 2026 perlu dievaluasi dan dipertajam untuk pencapaian layananan dasar dan capaian target indikator SPM itu adalah pendidikan dan kesehatan. Kemudian, pekerjaan umum, Trantibumlinmas, dan sosial.
Fajar mengatakan, bidang pendidikan, perlu dievaluasi kembali, apakah anggaran pendidikan tahun 2026, sudah berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran? Atau baru fokus pada belanja pegawai dan operasional rutin?
”Evaluasi ini penting, karena masih terdapat kesenjangan sarana prasarana pendidikan dan distribusi guru. Bahkan, Fraksi Partai Golkar mendengar suara insan pendidikan, bahwa masih ada SD dan SMP yang tak punya ruang pustaka, ruang UKS, dan ruang guru. Masih banyak SD dan SMP yang sekat antar ruang kelasnya sudah lapuk dan atapnya mulai bocor,” kata Fajar Vesky.
Untuk itulah, ujar Fajar Vesky, Fraksi Partai Golkar berpendapat, sesuai dengan program prioritas nasional dan KEM-PPKF 2026, Pemkab perlu menguatkan kualitas belanja pendidikan dalam RAPBD 2026.
”Tegasnya, kita semua harus memastikan, dana transfer keuangan derah bidang pendidikan tahun 2026, sudah kita gunakan secara lebih tepat,” ujar Fajar Vesky.
Sementara itu Fraksi Golkar juga menyorot anggaran Lansia dan ODGJ sangatlah kecil. Terkait hal ini, Fraksi Partai Golkar meminta, Pemda mengevaluasi kebijakan anggaran kesehatan tahun 2026. Karena, belum ada jaminan anggaran yang tinggi, menghasilkan capaian kesehatan yang optimal.
Malahan, Fraksi Golkar melihat, prioritas anggaran daerah untuk kesehatan, masih banyak pada operasional gaji dan layanan kuratif. Bukan pada upaya promotif-preventif. Seperti, imunisasi, gizi, dan pencegahan stunting.
