Ia mendesak Presiden Prabowo untuk mencabut moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan sejak era Presiden Jokowi, dan segera merealisasikan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) tahun 2016–2018 terhadap daerah-daerah yang dinilai layak dimekarkan.
Laoli juga mengusulkan agar Apkasi memfasilitasi pertemuan antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah guna membahas perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah, yang dinilainya telah mengalami deviasi dari tujuan awalnya.
Talk show ini juga diikuti secara daring oleh para bupati se-Indonesia serta pejabat dari bagian hukum dan tata pemerintahan masing-masing.
Apkasi berharap forum ini dapat memperkuat dialog kebijakan antar-pemerintah daerah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Apkasi akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 29–30 Mei 2025 di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. ***
