SEMARANG, RIAUSATU.COM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjadi bintang dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 13 Komisi Informasi se-Indonesia, di Hotel & Convention Patra Semarang, Kamis (13/10/2022).
Suharso hadir berkat kerja keras Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yusgiantoro, yang mampu mengambil waktu kunjungan Suharso ke Jawa Tengah hari ini.
Dalam pemaparannya, Suharso menegaskan komitmen Bappenas terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Banyak peran Komisi Informasi dalam mengawal dan memastikan keterbukaan informasi publik.
"Termasuk memastikan kualitas informasi yang di-share ke publik. Sangat jelas peran komisi informasi di sini, tak berkualitas demokrasi kalau informasinya ditutupi," ujar Suharso.
Kabar gembira disampaikan Suharso di Forum Rakornas KI 13 se-Indonesia tentang DAK (Dana Alokasi Khusus) Monitoring Evaluasi (Monev) Komisi Informasi.
"Monev tidak ada income untuk negara, tapi Monev Komisi Informasi ini merupakan itijihad bersama kita mengikis habis korupsi di negara ini," ujar Ketua Komisi Informasi Riau, Zufra Irwan, saat sesi dialog dengan Menteri Bappenas.
Zufra menyampaikan, KI seluruh indonesia melakukan, evaluasi, monitoring, visitasi, pendampingan bahkan advokasi terhadap badan publik.
Bahkan, kata Zufra, KI juga melakukan monev dan visitasi secara khusus terhadap penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawasalu sampai tingkat kabupaten dan kota.
"KI secara nasional bertekad mengawal Pemilu yang transparan untuk ketahanan daerah dan nasional," kata Zufra.
Terkait DAK KI, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bisa diperoleh, dengan catatan diusulkan oleh Kementerian Kominfo karena anggaran Komisi Informasi Pusat melekat di sana.
"Siapa saja yang mengelola anggaran negara posisinya adalah pengelola angaran dan kuasa penggunan anggaran, kalau KI Pusat mau perlu perubahan undang-undang," ujar Suharso. ***
