TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk mendahulukan kepentingan masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, yang memang sudah ditunggu-tunggu masyarakat sejak lama.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi terkait dengan hilangnya 8 paket proyek pembangunan dari berkas pengumuman LPSE Kabupaten Inhil, beberapa waktu lalu.

Menurut Ferryandi, tidak ada alasan bagi Pemkab Inhil tidak mengerjakan paket-paket tersebut, karena dampaknya akan merugikan masyarakat luas.

''Terlepas dari semua permasalahan yang ada pada internal Dinas Bina Marga dan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Inhil, kita minta paket paket pekerjaan tersebut sesegera mungkin kembali dilelang, sehingga bisa dikerjakan secepatnya,'' kata Ferryandi, Senin (16/5/2016).

Dijelaskan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemda melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat, yang sejak puluhan tahun menunggu realisasi pembangunan infrastruktur tersebut.

''Semua keterlambatan ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena akan mempengaruhi pekerjaan, apalagi jika memang dihilangkan dari proses lelang. Masyarakat akan sangat dirugikan,'' terangnya, dilansir liputanoke.com.

Oleh karena itu, Ferryandi menegaskan bahwa apapun kendala yang dihadapi Pemkab Inhil tidak bisa menjadi alasan kuat untuk paket pekerjaan pembangunan infrastruktur yang sudah disahkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut tidak dikerjakan.

''Kita juga akan terus memantau kemajuan proses lelang yang dilaksanakan, sebab paket-paket pekerjaan tersebut harus dikerjakan secepatnya, karena menggunakan anggaran yang cukup besar,'' tambahnya.

Apalagi, kata Ferryandi lagi, kondisi geografis daerah juga harus dipertimbangkan, jangan sampai pekerjaan tersebut kembali tidak selesai pada akhir tahun nanti.

''Kita sejak awal tahun sudah berulang kali mengingatkan Pemkab Inhil, supaya paket pekerjaan yang sudah disahkan terutama dengan dana besar harus sesegera mungkin dilelang, karena waktu pengerjaan akan dipengaruhi kondisi alam dan cuaca,'' pungkasnya. (dri)