"Nah ini kan merugikan kita dan tentu ini kelalaian kita. Jadi oleh sebab itu, terkait segala keraguan tentang isu lingkungan hidup ini, nanti saya akan undang semua pihak, termasuk Walhi dan Greenpeace untuk kalau perlu kita adakan FGD di Batam. Saya akan jelaskan semuanya. Bahwa proses ini tidak serta merta terjadi hari ini, tapi merupakan rangkaian pembahasan yang panjang," jelas Herry.
Meski demikian, Herry menyatakan harapan agar pemerintah tidak terburu-buru mencabut moratorium ekspor pasir laut yang sudah berlaku sejak 2003.
"Kami sebenarnya berharap Kepri bisa menjadi contoh dulu dengan menjadikan pilot project. Bisa mungkin dengan SKB tiga menteri. Nah, saat itu lah kita akan lihat, bagaimana dampaknya untuk pendapatan negara," jelas Herry Tousa.
Ia juga menyatakan, pihaknya sudah berkomitmen untuk memberikan CSR sebesar 15 sen Dollar Singapura per kubik dari penambangan pasir laut untuk masyarakat. Selain itu, pihaknya juga memastikan sudah memiliki metode penambangan yang ramah lingkungan.
"Kemudian tentu saja pajak dan berbagai kewajiban negara kami komit untuk menunaikannya. Untuk diketahui, kami juga melibatkan Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam pembahasan selama ini. Profesor Rokhmin Dahuri juga sudah berkali-kali kami undang dan mintakan pendapat beliau, jadi ini tidak sembarang ya," jelas Herry.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo yang juga hadir dalam acara Kompas TV tersebut, memastikan tidak akan terjadi kerusakan lingkungan dan dampak negatif lainnya dari penerapan PP Nomor 26 Tahun 2023 tersebut.
"Hal itu sesuai arahan Pak Menteri bahwa aspek ekologi adalah menjadi perhatian utama pemerintah saat ini. Jadi masukan dari semua pihak akan menjadi pertimbangan setiap pengambilan keputusan kami. Makanya kami pastikan tidak akan terjadi dampak negatif yang dikhwatirkan publik tersebut," tegasnya.
Sementara Wartawan Senior Kontan Titis Nurdiana yang hadir pada acara malam itu, juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat atas pelaksanaan penambangan pasir laut tersebut.
"Jangan sampai merusak ekosistem laut dan tentunya jangan sampai merugikan nelayan kita. Makanya menurut kami perlu pengawasan yang ketat dalam pelaksanaanya," tutup Titis. ***