"Jadi InsyaAllah tentunya CPNS itu tetap menjadi program atau kita siapkan, tapi kapannya kita belum bisa jawab karena kita kan harus hitung," ujar dia.
Saat ditanya apakah pengumuman dapat dilakukan tahun ini, Rini menjawab, "Mudah-mudahan ada (tahun ini)."
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pemerintah masih mematangkan koordinasi penentuan formasi dan kebutuhan riil aparatur sipil negara (ASN) bersama Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga.
"Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Menurut Zudan, penghitungan tersebut mencakup kebutuhan formasi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Saat ini pemerintah juga masih menjalankan rekrutmen PPPK untuk kebutuhan guru Sekolah Rakyat serta menyelesaikan seleksi sekolah kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, sekolah statistik, dan sekolah intelijen.
"Sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk P3K sedang berjalan. Bulan ini kita sedang akan menyelesaikan untuk seleksi sekolah kedinasan. Seperti untuk IPDN, STAN, sekolah statistik, intelijen," tutur dia.
Zudan berharap proses pematangan tersebut segera rampung sehingga pengumuman resmi seleksi CPNS 2026 dapat disampaikan oleh Menpan RB.
"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan," ujar dia.
Ia menjelaskan, pemerintah masih menghitung secara cermat kebutuhan ASN karena harus menyeimbangkan formasi CPNS dan PPPK.
"Jadi, kita itu sedang menghitung masih perlu P3K berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta," kata Zudan.
Selanjutnya, pemerintah akan memetakan jabatan-jabatan yang masih membutuhkan PNS di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, kepala daerah diminta segera menuntaskan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK agar kebutuhan aparatur dapat dihitung secara lebih akurat.
"Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa. Kemudian P3K yang belum selesai. Ini juga saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat P3Knya, itu segera diselesaikan," ujar dia.***