JAKARTA, RIAUSATU.COM – Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai isu pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan beredar di ruang publik tidak berdiri sendiri.
Di balik kabar tersebut, Fuad melihat adanya resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh paradigma ekonomi lama dan merasa terganggu dengan arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fuad, isu pergantian Purbaya tidak memiliki dasar yang kuat karena hingga saat ini tidak ada pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan terkait pergantian Menteri Keuangan.
Karena itu, ia menilai spekulasi yang berkembang lebih merupakan upaya membangun persepsi tertentu terhadap kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah.
"Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan," kata Fuad dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Fuad mengatakan perubahan paradigma ekonomi yang tengah didorong pemerintah memang berpotensi memunculkan penolakan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang sudah berjalan.
Menurut dia, kondisi semacam itu lazim terjadi dalam setiap proses transformasi kebijakan ekonomi.
Ia menilai sejumlah kebijakan yang menempatkan negara pada peran yang lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan ekonomi mulai memunculkan dinamika di ruang publik, termasuk munculnya berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian.
Dalam kesempatan tersebut, Fuad juga mengingatkan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional seharusnya tetap berpegang pada amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurut dia, perdebatan mengenai model ekonomi tidak perlu terjebak pada dikotomi antara neoliberalisme dan sosialisme.
"Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.
Fuad turut menyampaikan dukungan terhadap gagasan ekspor melalui satu pintu yang saat ini didorong pemerintah.
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap devisa hasil ekspor sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya nasional.
Ia menjelaskan bahwa selama ini sebagian devisa hasil ekspor Indonesia masih banyak tersimpan di luar negeri sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan di dalam negeri.
Akibatnya, kontribusi devisa terhadap penguatan ekonomi nasional menjadi kurang optimal.