Ia bahkan menyebut adanya istilah “gentong babi”, yakni dana siluman bernilai ratusan triliun rupiah yang disebut didistribusikan kepada fraksi-fraksi sesuai kursi parlemen.
Praktik ketok palu ini, menurut Yusri, membuat proses tender proyek kementerian dan lembaga hanya menjadi formalitas.
“Ketika pagu anggaran sudah diketok, proyek-proyek itu sebenarnya sudah ada pemiliknya. Tak heran tender sering dipenuhi syarat yang diarahkan kepada pihak tertentu. Ribuan kontraktor di daerah jadi korban,” katanya.
CERI berharap pemerintah bersama DPR melakukan pembenahan serius agar praktik pungutan ilegal tersebut dapat dihentikan.
“Kalau DPR berani melakukan reformasi internal, publik akan percaya bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” pungkas Yusri. ***