"Belum lagi kalau kita lihat industri UMKM yang susah modal dan sering merugi. Di mana hadirnya pemerintah?” ujar Netty.
Ia turut mengungkap pekerjaan rumah (PR) lain, yakni masih minimnya anggaran perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di luar negeri.
"Anggaran pemulangan PMI bermasalah juga amat minim karena rendahnya political will Pemerintah,” sambungnya.
Oleh sebab itu, kata dia, kritik yang datang dari masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN merupakan keniscayaan.
“Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna,” ucap Netty.
Maka Netty meminta pemerintah agar total anggaran pelaksanaan HUT ke-79 RI, termasuk biaya acara di IKN, dibuka ke publik.
“Masyarakat harus tahu berapa jumlah biayanya. Sampaikan pada publik secara transparan,” pungkasnya.***